Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Begini Tanggapan Wali Kota Gorontalo Terkait Perintah Gubernur untuk Menerapkan PSBB

Dulohupa.id – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perintah itu juga telah disampaikan kepada Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, dalam rapat bersama Kapolda Gorontalo, Irjen Akhmad Wiyagus, Danrem Bagus Antonov Hardito, Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Gorontalo, Jaja Subagja, serta unsur Forkopimda Provinsi lainnya, pada Kamis (1/10) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Marten Taha ditemui usai melaksanakan salat Jumat, di Kecamatan Dungigi mengungkapkan, bahwa intruksi tersebut sebetulnya bersifat umum dan ditunjukan kepada bupati dan wali kota, dalam sebuah surat edaran bernomor 180/HKM-ORG/1164/X/2020.

“Jadi instruksi gubernur itu, itukan bersifat umum, ditunjukan kepada bupati dan walikota se Provinsi Gorontalo. Ada empat diktum dan enam poin yang tidak dapat dilaksanakan, dan pemerintah kabupaten dan kota (diminta) untuk tidak mengizinkan sejumlah kegiatan,” kata Marten.

Lebih lanjut kata Marten, jika memang menerapkan PSBB itu tidaklah sembarangan. Banyak aspek yang mesti dipertimbangkan, terutama terkait urgensi dari PSBB itu sendiri. Sehingga kata dia, pihaknya tetap akan menindaklanjuti surat dan perintah tersebut, namun tetap akan lebih dulu melakukan sejumlah kajian dan pertimbangan.

“Dari hasil rapat kemarin dengan Forkopimda Provinsi Gorontalo, memang gubernur menyatakan bahwa Kota Gorontalo dilaksanakn PSBB. Tapi untuk melaksanakan itu, ada prosedurnya. Sesuai denga Permenkes yang terakhir, (ada) proses yang harus kita lalui. Misalnya ada hasil kajian epidemologi, yang kedua harus minta izin Kemenkes atas rekomendasi gubernur, untuk melaksanakan. Atas persetujuan itu baru kita akan melaksanana PSBB,” kata Marten.

Sebab kata Marten, untuk melaksanakan PSBB itu, pihaknya harus memperhatikan kondisi di lapangan. Apalagi dengan misi pemerintah pusat yang dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Maka segala keputusan itu mesti dipertimbangkan dan harus ada kajian yang jelas.

“Nah sekarang kita dalam proses pemenuhan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional seperti apa? kita tdk bisa seperti DKI, melakukan PSBB namun terjadi pertentangan daerah dengan pusat. Nah kita tidak mau seperti itu, jadi harus ada persetujuan dari pemprov provinsi dengan pusat. Jadi kebijakan PSBB itu tidak bisa mengambil sendiri. Jadi harus ada izin Permenkes,” tutup Marten.

Reporter: Wawan Akuba