Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Bansos Penanganan Covid-19 Gorontalo dapat Perhatian Korsupgah KPK

Dulohupa.id– Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan koordinasi bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI terkait pengunaan dana Bansos (Bantuan Sosial) penanganan Covid-19, di Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan dana bansos itu sendiri.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengatakan, Salah satu masalah yang mencuat yakni penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk distribusi bansos. Dimana menurut Rusli disatu sisi banyak warga terdampak namun tidak terdata di DTKS. Sementara disisi lain, beragam bantuan baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota hanya akan menumpuk  di orang yang itu-itu saja sesuai DTKS.

“Nah ini dibahas tadi, petunjuk dari Tim Korsupgah KPK RI, yang penting bantuannya sampai (meski non DTKS). Contohnya di Kelurahan Tamalate ada nama Rusli Habibie di situ. Begitu di cek kamu terima? terima. Jangan sampai datanya tidak jelas, penerima tidak jelas, pasti bantuannya juga tidak jelas,” Ujar Rusli saat ditemui sejumlah awak media, jumat (8/5).

Olehnya Rusli menegaskan, data warga terdampak covid-19 butuh peran aktif desa dan kelurahan. Dimana aparat setempat harus mampu mendata dan memilah mana warga terdampak dan jenis bantuan apa yang akan dan atau sudah dia terima. Sehingga nantinya warga lain yang belum terbantu akan diintervensi melalui bantuan provinsi.

“Bahkan dari Korsupgah KPK menyampaikan kalau perlu sampai RT RW dipampang itu datanya. Misalnya ada 100 orang, mereka itu siapa saja dan bantuan apa yang sudah didapat. Sehingga ada transparansi,” imbuhnya

Rusli juga menambahkan, Pemprov Gorontalo saat ini sedang bersiap untuk mentransfer anggaran ke Kabupaten/ Kota untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) tahap dua ini penganggarannya bekerja sama dengan kabupaten/kota.

“Sebelum tahap dua dan tiga kami bayarkan, Kabupaten/ Kota harus memberikan data dan laporan siapa siapa saja yang sudah menerima bantuan. Sehingga jelas dan terpisah,” tegas Rusli.

Tak hanya itu, Rusli juga membuka ruang untuk penambahan alokasi bantuan ke Kabupaten/ Kota, mengingat masih banyak warga rentan terdampak yang belum diintervensi. Usulan harus jelas nama orangnya dan belum termasuk dalam penerima bantuan lainnya. (*/DP-02)