Dulohupa.id – Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (5/11/2026). Aksi tersebut merupakan demonstrasi jilid empat yang dilakukan mahasiswa Kampus Merah Maron untuk menyuarakan berbagai persoalan di Provinsi Gorontalo.
Dalam aksi tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan langsung kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, yang menerima massa aksi.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan mahasiswa adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mahasiswa meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan sekaligus mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Koordinator aksi Riski Datuage mengatakan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah data pembanding kepada gubernur terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo.
”Berkenaan dengan permasalahan nasional, mulai dari BBM di Gorontalo, tadi sudah dipresentasikan Gubernur bagaimana prosedur BBM subsidi masuk ke Gorontalo. Ada juga data pembanding dari teman-teman yang kami sampaikan kepada gubernur” ungkap Riski.
Selain persoalan BBM, mahasiswa turut menyoroti sejumlah program strategis nasional yang dinilai belum memberikan dampak positif secara optimal bagi daerah.
Mereka meminta Gubernur Gorontalo menyampaikan penegasan kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program tersebut. Pasalnya, kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dinilai turut memengaruhi jalannya pemerintahan di daerah.
”Harus ada penegasan kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi kembali program strategis nasional. Sebab, dampak dari program ini turut memengaruhi jalannya pemerintahan di daerah” terangnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengaku telah menyampaikan berbagai masukan hingga kritik kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan sejumlah program nasional.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebijakan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah justru turut menerima dampak dari pelaksanaannya.
Gusnar juga menyoroti pengelolaan program dan anggaran strategis nasional yang dinilai masih terpusat, sehingga belum memberikan ruang keterlibatan secara langsung bagi pemerintah daerah.
”Kami sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar program MBG dan koperasi itu diserahkan kepada pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga kami bisa melakukan pengawasan secara langsung,” Tutup Gusnar.
Reporter: Aman
