Dulohupa.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke-12 Menandakan telah berakhirnya Polemik pembangunan RS dr Hasri Ainun Habibie. Rangkaian proses panjang upaya pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mencapai puncaknya.
DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya menyetujui pengembangan RS Ainun melalui skema KPBU melalui Sidang Paripurna DPRD dalam rangka pemandangan umum fraksi yang digelar, Senin (18/11/2019).
Rapat Paripurna membahas Mengenai Persetujuan Rencana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha ( KPBU ) Tentang Pembangunan RSUD Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
Sedikitnya 4 fraksi diantaranya, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa menerima dan menyetujuinya. Sementara ada 3 fraksi yang menolak atau sebutan lain yang berkonotasi sama antara lain Fraksi Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi PDIP.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf Bahwa Pembahasan KPBU Sudah Dilakukan Sebanyak 21 Kali. pembahasan Sejak Anggota DPRD Provinsi Periode 2014-2019 Yang Kemudian Dilanjutkan Oleh Periode 2019-2024.
“Mudah Mudahan KPBU Ini Sesaui Dengan Kehendak Kita. Menjadi Rumah Sakit Termegah, Akan menjadi rujukan dari rumah sakit yang berada di daerah-daerah dan terbaik di Provinsi Gorontalo. Setelah kita menyetujui, tinggal dibahas oleh eksekutif untuk mengeksekusi pengembangan RSUD Ainun Habibie,” Ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf.
Persetujuan DPRD menjadi bagian paling penting dalam tahapan KPBU RS Ainun. Setelah ini, tahapan berikutnya yakni proses lelang kepada calon investor yang berminat membangun dengan taksiran biaya lebih dari Rp 800 Miliar. Jika berhasil, maka rumah sakit provinsi tipe C itu akan dibangun sekaligus lengkap dengan alat kesehatan dan standar pelayanan medis rumah sakit rujukan tipe B. (Dewa)
