Dulohupa.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke-12 Menandakan telah berakhirnya Polemik pembangunan RS dr Hasri Ainun Habibie. Rangkaian proses panjang upaya pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mencapai puncaknya.
DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya menyetujui pengembangan RS Ainun melalui skema KPBU melalui Sidang Paripurna DPRD dalam rangka pemandangan umum fraksi yang digelar, Senin (18/11/2019).
Rapat Paripurna membahas Mengenai Persetujuan Rencana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha ( KPBU ) Tentang Pembangunan RSUD Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
Sedikitnya 4 fraksi diantaranya, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa menerima dan menyetujuinya. Sementara ada 3 fraksi yang menolak atau sebutan lain yang berkonotasi sama antara lain Fraksi Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi PDIP.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf Bahwa Pembahasan KPBU Sudah Dilakukan Sebanyak 21 Kali. pembahasan Sejak Anggota DPRD Provinsi Periode 2014-2019 Yang Kemudian Dilanjutkan Oleh Periode 2019-2024.
