Gorontalo — Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo terus memperkuat pemantauan perkembangan harga sejumlah komoditas bahan pokok di enam kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Upaya tersebut menjadi perhatian menyusul masuknya sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dan cabai rawit, dalam perkembangan harga yang cukup tinggi di beberapa wilayah Gorontalo. Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam pengendalian perkembangan harga tersebut.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Ishak Salandra, mengatakan monitoring harga dilakukan setiap hari melalui petugas kontributor bidang perdagangan yang berada di masing-masing kabupaten/kota.
Menurutnya, pemantauan tersebut penting untuk memastikan pemerintah memperoleh informasi aktual mengenai kondisi harga di pasar rakyat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.
“Dinas Kumperindag terus melakukan monitoring dan supervisi harga di pasar rakyat di enam kabupaten/kota setiap harinya melalui petugas kontributor bidang perdagangan setempat, agar informasi perkembangan harga bisa terus diperbarui,” ujar Ishak.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit. Di Kabupaten Boalemo, harga cabai rawit di sejumlah wilayah pelosok dilaporkan telah mencapai Rp200.000 per kilogram untuk cabai yang dipasok dari luar daerah. Sementara cabai rawit lokal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
Selain cabai rawit, harga beras juga menjadi bagian dari komoditas yang perlu mendapat perhatian, dengan harga yang dilaporkan berada di kisaran Rp16.000 per kilogram.
Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kumperindag memastikan telah menyiapkan langkah intervensi melalui kegiatan operasi pasar murah. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan diprioritaskan pada wilayah yang mengalami perkembangan harga cukup tinggi.
Ishak menjelaskan, pihaknya tinggal menunggu ketersediaan anggaran pada APBD Perubahan agar pelaksanaan operasi pasar murah dapat segera dilakukan.
“Ketika anggaran APBD Perubahan sudah tersedia, kegiatan operasi pasar murah bisa langsung kita action, utamanya di wilayah yang mengalami IPH tertinggi,” jelasnya.
Selain operasi pasar murah, pemerintah juga menyiapkan gelar pangan murah sebagai salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dalam jangka menengah, pengendalian harga juga diarahkan melalui kerja sama antardaerah (KAD) dengan daerah pemasok. Skema tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan sekaligus mengurangi tekanan harga yang terjadi akibat keterbatasan pasokan dari dalam daerah.
Penguatan langkah tersebut turut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Gorontalo, Risjon Sunge. Dalam rapat itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya melakukan intervensi harga melalui kegiatan pasar murah, tetapi juga memastikan dukungan penganggaran untuk program pengendalian IPH.
Bagi Dinas Kumperindag, data harga yang dihimpun dari lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan wilayah dan komoditas yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Dengan monitoring yang dilakukan setiap hari, Dinas Kumperindag berupaya memastikan perkembangan harga pangan di Gorontalo dapat terpantau secara aktual, sehingga langkah intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di pasar.
Sumber: Diskumperindag
