Dulohupa.id – Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boalemo Arman Naway menyoroti menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor sawit dan tambang saat menemui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, 30 September 2025.
“Kami ingin kejelasan bagaimana royalti disalurkan ke daerah,” ucapnya.
Menanggapi hal itu Rooy Salamony dari Ditjen Bina Keuda menjelaskan, DBH sawit tetap diserahkan ke DPRD dan dihitung sesuai persentase yang diatur dalam PP 12 dan PP 14.
Ia juga memaparkan perubahan skema dana alokasi umum (DAU) yang kini dialihkan ke program Inpres senilai Rp1.300 triliun.
“Proposal harus diajukan melalui aplikasi KRISNA. Ada enam program prioritas pusat, antara lain Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda,” kata Rooy.
Sebelumnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boalemo bersama Sekretaris BPKAD bertemu dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kunjungan banggar itu untuk memperjelas soal sejumlah anggaran yang dipangkas oleh pemerintah pusat, termasuk pemangkasan APBD 2026.
