Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea akan membentuk tim pengawasan pungutan pendapatan asli daerah (PAD). Tim pengawasan yang akan dikerahkan dari tenaga penunjang kegiatan daerah (TPKD).
Mereka akan dibentuk tim oleh badan keuangan Kota Gorontalo dan mengawasi Rumah Makan dan juru parkir sebagai sumber pendapatan daerah.
“Nanti honorer yang bertugas di OPD punya tanggung jawab PAD, akan dibagi. Akan dibentuk tim oleh Badan Keuangan. Yang pria mengawas di parkiran, wanita di rumah makan,” ujar Adhan.
Upaya itu diambil Adhan karena ada beberapa rumah makan dan juru parkir yang nakal atau tak jujur dengan pungutan PAD yang dilakukan. Selain itu, juga untuk meningkatkan PAD yang menjadi salah satu penyangga utama anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Gorontalo.
“PAD kita dibawah. Kemarin hasil evaluasi, PAD kita baru 29 persen. Sementara APBD 2025 banyak yang bersumber dari PAD, kecuali DAK peruntukkan. Yang lain bersumber dari PAD,” ungkap Adhan pada apel kerja dengan TPKD, Senin (2/6/2025) di halaman kantor wali kota.
Adhan menuturkan, peningkatan PAD mutlak diwujudkan, karena banyak program dan kegiatan yang harus dibiayai, tidak terkecuali untuk membayar gaji TPKD. Belum lagi untuk membayar hutang PEN, sebesar Rp 3,5 miliar setiap tahun, kata Adhan.
“Jalan keluarnya hanya cari PAD. Karena saya tidak mau seperti Sulsel, yang sudah merumahkan honorer, lantaran tak mampu membayar gaji mereka. Padahal itu kota besar. Oleh karena itu, teman-teman semua saya harap membantu meningkatkan PAD. Untuk gaji teman-teman, saya sudah bilang sama Pak Nuryanto dibayar sampai Juni. Selanjutnya, akan kami cari solusi yang tepat,” pungkas Adhan.
