Dulohupa.id – Disela-sela rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) RIMBUN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan RI yang ada di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini digelar di ruang rapat kantor dinas LHK Provinsi Gorontalo, Selasa (29/4/2025).
Kepala dinas (Kadis) LHK Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka melalui Sekretaris dinas LHK, Syahbuddin Buata menjelaskan, hasil rapat koordinasi tadi adalah harapan dari jajaran UPT Kementerian Kehutanan di Gorontalo dapat melakukan audiensi dengan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Audiensi tidak lain untuk memperkenalkan kontribusi UPT Kementerian Kehutanan kepada Gubernur dalam rangka membangun daerah.
“Untuk audiensi dengan pak Gubernur, BPDAS akan melayangkan surat permohonan audiens ke gubernur yang akan didampingi dinas LHK,” tutur Syahbuddin.
Kemudian dari laporan rapat koordinasi tadi, Syahbudin mengatakan, dinas LHK dan UPT Kementerian Kehutanan diharapkan dapat melakukan Demplot terasering tanaman kehutanan dan tanaman Palawija. Ini diharapkan bisa menjadi contoh Sistem agroforestri sebagai upaya menjaga konservasi bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Jadi rapat koordinasi ini untuk meningkatkan kolaborasi kegiatan-kegiatan Pemprov dalam hal ini dinas LHK dan UPT Kementerian Kehutanan,” lanjut Sekretaris DLHK.
Terkahir, dalam rapat itu juga kepala BPDAS Bone Bolango Bontor Lumbantobing melaporkan kepada kepala dinas LHK terkait dengan perubahan strutur organisasi terjadi di Kementerian Kehutanan.
Dirinya menuturkan, rapat ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai unit kerja KPH lingkup DLHK untuk memastikan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Rapat koordinasi ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar unit kerja untuk memastikan setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” lanjutnya.
DLHK juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan, terutama dalam hal efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Reporter: Enda
