Dulohupa.id- Aliansi Masyarakat Menolak Lupa (AM2L) mendesak Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo untuk menonaktifkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo. AM2L menyampaikan desakan tersebut dalam aksi demonstrasi pagi tadi, Rabu (23/12) di depan Kantor Bupati Gorontalo.
Iskandar Bahsoan, koordinator aksi tersebut dalam orasinya mengungkapkan, bahwa desakan menonaktifkan sejumlah pejabat itu untuk mempermudah penyelidikan dugaan kasus korupsi terkait pelatihan pengelolaan keuangan tingkat OPD, sekolah, Desa serta BPD yang mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar.
Dugaan kasus korupsi itu sendiri Kata Iskandar, terjadi pada 2011 hingga 2015 dan melibatkan para pejabat tersebut. Selain itu, para pejabat itu bekerja sama dengan Universitas Patria Artha Sulawesi Selatan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo kata Iskandar adalah lembaga yang menangani kasus tersebut.
“Kami telah bertatap muka dengan pihak penyidik kejaksaan, di mana mereka menjelaskan, penanganan kasus ini belum dihentikan dan masih berproses. Hanya saja terkendala pada dokumen-dokumen sebagai penguatan perkara. Olehnya itu, sekali lagi kami meminta kepada Bupati (Gorontalo) untuk menonaktifkan para pejabat yang terkait dalam dugaan kasus tersebut,” tegas Iskandar.
Senada dengan itu, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Gorontalo, Bambang Nurdiantoro mengungkapkan, bahwa memang penanganan kasus tersebut masih berlangsung.
“Namun karena masih terkendala dokumen-dokumen, untuk pemenuhan audit investigasi,” ungkap Bambang.
Ia pun menambahkan, jika nantinya ada bukti baru, maka pihaknya akan kembali membuka dan melanjutkan kasus tersebut.
Reporter: Dhedy Henga
