Jakarta – Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta pada Kamis (20/03/2025).
“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.
Ia menilai, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Tata ruang yang baik juga harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Wamen Ossy.
Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Di antaranya, identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
