Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Wagub Intruksikan, Pelayanan Publik Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Dulohupa.id – Seluruh tempat penyelenggara layanan publik, harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, terkait pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19). Hal ini diinstruksikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim setelah meninju beberapa kantor kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (24/3/2020).

“Saya sudah melaklukan pengecekan terhadap sejumlah kantor camat, mulai dari Kecamatan Anggrek, Sumalata Timur, dan Sumalata, ada yang belum memiliki sarana cuci tangan. Sehingga saya instruksikan setiap camat untuk segera menindaklanjutinya, karena itu merupakan salah satu poin protokol kesehatan dalam pencegahan Corona yang wajib kita patuhi,” kata Wagub Idris Rahim.

Wakil Gubernur juga meminta kepada Wakil Bupati Gorut Thariq Modanggu yang ikut serta pada peninjauan itu untuk mengintensifkan sosialisasi dan edukasi terkait virus Corona hingga ke kecamatan dan desa. Pasalnya berdasarkan informasi dan diskusi dari beberapa aparat, Idris menilai informasi menyangkut virus Corona dan cara pencegahannya belum secara menyeluruh diterima oleh aparat dan masyarakat.

“Sepertinya informasi menyangkut virus Corona ini belum secara menyeluruh diterima oleh aparat dan masyarakat. Saya sudah minta kepada Wabup Gorut untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif,” ujar Wagub Idris Rahim yang pada kesempatan itu juga turut membagikan masker kepada sejumlah aparat kecamatan.

Menanggapi instruksi Wakil Gubernur, Wabup Gorut Thariq Modanggu menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan yang ada di Kabupaten Gorut, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Selain itu, Pemkab Gorut juga sudah menunda dan membatalkan 10 kegiatan daerah yang melibatkan orang banyak, di antaranya peringatan ulang tahun Kabupaten Gorut dan pameran pembangunan.

Selain itu Thariq menambahkan, upaya lainnya yang dilakukan adalah, dengan mengimbau kepada masyarakat untuk menunda penyelenggaraan pesta yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, seperti resepsi pernikahan, termasuk doa memperingati tujuh hari dan 40 hari kematian.

“Doa tujuh hari dan 40 hari bisa diselenggarakan, tetapi cukup imam atau pegawai sara saja. Begitu pula untuk prosesi akad nikah bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama, tetapi resepsinya ditunda dulu,” tandasnya. (Adv/Rls)