Dulohupa.id – Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo, Hendra S Hemeto menyesali terkait dengan pemutusan kontrak terhadap 14 paket proyek jalan yang ada di Kabupaten Gorontalo.
Menurut Hendra, sebelum memutuskan kontrak kerja terhadap 14 paket proyek ini harus ada kesepakatan bersama. Dan juga terkait hal itu ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait, yakni Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR (PUPR).
“Finalnya itu jadi bagaimana. Apakah putus kontraknya itu selesai dan tidak dilanjukan lagi atau ada kebijakan lain. Karena ini kan dana PEN. Dana pinjaman oleh Pemerintah Daerah. Harusnya ada kebijakan,” ucap Wabup Hendra, Selasa (17/1/2023).
Kata Hendra, sejauh ini dirinya belum mendapatkan laporan terkait pemutusan kontrak terhadap 14 paket itu seperti apa. Ia telah menemui pihak lainnya untuk mencari tahu akan hal tersebut.
“Sampai dengan saat sekarang saya belum mendapatkan laporan final terhadap 14 paket yang diputus kontrak itu. Saya juga sudah koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dan pembangunan mereka juga masih menunggu update data terakhir,” jelas Hendra Hemeto.
“Belum ada satupun yang resmi laporan yang disampaikan ke pimpinan. Ini masih bergulir di Dinas PUPR. Saya berharap ini segera dilakukan finalisasi. Agar supaya jelas,” pinta Wabup Hendra S Hemeto.
Rencananya pihak Pemerintah Daerah akan melakukan rapat terbatas bersama dengan PT SMI yang itu membahas tentang dana PEN.
Reporter: Herman Abdullah
