Untuk Indonesia

Wabup Gorontalo Dapati Pelanggaran Perizinan oleh PT Tri Jaya Tangguh 2

Dulohupa.id- Wakil Bupati Gorontalo, Herman Walangadi mendapati adanya pelanggaran perizinan oleh pabrik Nata De Coco PT Tri Jaya Tangguh 2 yang bertempat di Desa Tangkobu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

Sebab, saat kunjungannya pada Minggu (17/01), Herman mendapati perusahan itu selain pembuatan tepung kelapa, juga melakukan produksi minyak kelapa dan santan kelapa. Padahal, dalam perizinan, perusahaan tersebut mengaku hanya melakukan pembuatan tepung kelapa.

“Kemarin saya singgah untuk sidak protkes di perusahaan itu. Tapi malah kedapatan perusahan itu sudah memproduksi minyak kelapa dan santan kelapa didalamnya. Tapi saya akan pastikan langsung kalau perusahaan itu ada izinnya atau tidak, karena saya benar melihat pembuatan itu langsung dan itu minyak kelapa,” jelasnya kepada dulohupa.id saat ditemui di Ruang Upango kantor Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Senin (18/01).

Makanya kata Herman, ia akan kembali melakukan pengecekan langsung bersama dinas terkait guna melihat lebih jauh perizinan tersebut. Apalagi menurutnya, temuannya juga termasuk longgarnya penerapan protokol kesehatan di perusahaan tersebut.

“Saya dapati juga karyawan tidak patuhi protkes saat bekerja. Kalau BPJS karyawan itu tidak ada masalah, kalau terkait izin usaha untuk memproduksi dua bahan tersebut kami bersama tim akan kembali mengecek langsung,”tutupnya.

Sementara itu, ditemui secara terpisah Kepala Dinas PTSP Kabupaten Gorontalo, Dewi Masita Usman mengakui, bahwa memang perizinan untuk produk selain tepung kelapa yang diproduksi di perusahaan tersebut, bermasalah.

“Memang mereka ada izinnya untuk santan kelapa dan tepung kelapa. Tapi untuk minyak kelapa itu masih akan ditinjau langsung, karena setau kita tidak ada izin produksi di dalamnya untuk minyak kelapa. Maka kita akan turun langsung mengecek perusahaan tersebut,” ujarnya

Jika memang terbukti perusahaan tersebut memproduksi produk yang tidak berizin, maka akan diimbau untuk melakukan pengurusan perizinan tambahan.

“Untuk sanksi itu tidak ada, tapi akan dihimbau secepatnya segera mengurus surat izin produksi tambahan. Bila mana belum ada izin tersebut, perusahan tidak diwajibkan untuk memproduksi bahan itu (Minyak Kelapa),” pungkasnya.

Reporter: Fandiyanto Pou

Comments are closed.