Scroll Untuk Lanjut Membaca
EKONOMINASIONALPERSPEKTIF

Tapera Program Kebijakan Aneh, Nabung Kok Dipaksa?

101
×

Tapera Program Kebijakan Aneh, Nabung Kok Dipaksa?

Sebarkan artikel ini
Program Tapera
Ilustrasi Tapera (Net)

Penulis: Ayu Moidady (Mahasiswa & Aktivis Dakwah Kampus)

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Program Tapera diinisiasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu perumahan bagi masyarakat, bukan mendapatkan respon positif malah banyak respon negatif dari masyarakat menyuarakan penolakan. Bagaimana tidak pemerintah merencanakan akan memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 diputuskan bahwa pemerintah akan melakukan pungutan atas pendapatan masyarakat dengan nama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan rincian pekerja yang masuk kategori peserta Tapera adalah calon pegawai negeri sipil (PNS), pegawai aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja/buruh BUMN/BUMD, pekerja/buruh BUMDES, pekerja/buruh BUM swasta dan pekerja yang tidak termasuk pekerja yang menerima gaji atau upah. Dalam PP tersebut, pemberi kerja harus menyetorkan dana Tapera dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bahkan Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan memberlakukan pungutan ini untuk para driver ojek online.

Status kepesertaan Tapera akan berakhir jika telah memasuki masa pensiun bagi pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut. Bagi peserta yang kepesertaannya berakhir berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, paling lambat tiga bulan setelah masa kepesertaannya dinyatakan berakhir.