Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Rusli Minta Pendataan PKH Diulang, Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Dulohupa.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali menegaskan, pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dilakukan pendataan ulang, karena dinilai program yang salah sasaran.

Penegasan itu disampaikan Rusli Habibie pada Jumat (05-04-2020) saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur dan di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) bukan tidak percaya kepada aparat desa atau kecamatan. Tapi banyak yang laporkan, ada orang yang punya motor dan rumahnya bagus tapi menerima PKH. Ini yang tidak boleh,” tegasnya.

Olehnya itu Rusli Habibie meminta Dinas Sosial untuk turun langsung ke lapangan dibantu oleh para Pendamping PKH Gubernur meminta agar warga yang tidak miskin namun terdaftar sebagai penerima PKH, dicoret kemudian diganti dengan warga yang berhak menerima.

“Ada juga yang melaporkan kepada saya, sudah berulang-ulang dimintai foto copy KTP kemudian rumahnya sudah di foto beberapakali, namun hingga saat ini belum masuk pada daftar penerima bantuan PKH,” tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kadis Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge menjelaskan, saat ini proses verifikasi ulang penerima bantuan sosial sedang berlangsung. Menurut Risjon bukan saja PKH, tetapi juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPNT-D dan Beras Sejahtera (Rastra) dari pemerintah pusat.

“Untuk proses pendataan warga miskin itu mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT), sementara untuk pengusulan penerima PKH masuk dalam data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG).  Jadi ketika warga miskin sudah naik statusnya tidak lagi masuk ketegori itu, akan dicoret dari SIKSNG namun tetap terdata di BDT,” urainya.

Lanjut dikatakan Risjon, terkait dengan warga miskin yang ingin mengurus program PKH, ia menguraikan mekanisme pengurusannya, warga miskin diminta untuk mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor desa/kelurahan setempat, ditambah foto copy KTP dan KK, kemudian warga miskin diminta melapor ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau datang langsung ke Dinas Sosial Provinsi. “Nanti akan turun tim melakukan verifikasi. Jika memenuhi syarat maka ia akan didaftarkan untuk menerima bantuan sosial di tahun berikutnya,” jelasnya.

Dijelaskan pulah olehnya, Dinas Sosial menerapkan tiga indikator untuk menentukan warga dinyatakan miskin atau tidak yakni pertama, berdasarkan indikator penghasilannya di bawah Rp 400 Ribu perbulan, kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ketiga hanya tinggal di rumah yang tidak layak. Berdasarkan data Pendamping PKH Tahun 2018 lalu, dikatakan oleh Kadis ada 63.478 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ditanggung melalui program ini dengan biaya Rp1.890.000 pertahun. Sedangjan pada 2019 menurut Risjon, jumlah uang yang dikucurkan semakin besar dengan mempertimbangkan indeks tanggungan setiap keluarga. Pasalnya jika seorang penerima PKH memiliki ibu hamil atau balita maka tanggungan pertahun 2,4 juta perorang. Indeks pendidikan dilihat dari tanggungan anak yang berusia 7-21 tahun dengan nilai uang yang berbeda beda.

“Ada juga indeks disabilitas dan lansia senilai Rp2.400.000 per tahun. Jika keluarga itu punya anak SD maka dibayar pemerintah Rp 900. ribu perorang, jika dia punya anak SMP maka menerima Rp1.5 juta perorang, anak SMA Rp 2 Juta perorang. Jadi Kalau satu keluarga punya empat kriteria itu ya tinggal dijumlahkan. Maksimal 4 orang yang ditanggung per tahunnya,” pungkas Risjon. (adv)