Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango kembali menegaskan target produksi PT Gorontalo Minerals (GM) pada kuartal II 2027. Setelah beberapa kali mengalami perubahan target, pemerintah daerah berharap jadwal tersebut menjadi kepastian dan tidak kembali bergeser.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan, pemerintah daerah masih memegang komitmen bahwa PT GM akan memasuki tahap produksi pada kuartal II 2027.
Hal itu disampaikan Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang, serta PT Gorontalo Minerals di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).
Namun, menurut Iwan, kepastian jadwal produksi bukan satu-satunya hal yang harus dipersiapkan. Pemerintah daerah juga menilai penyelesaian persoalan sosial di sekitar wilayah pertambangan harus berjalan beriringan sebelum perusahaan memasuki tahap operasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah konflik antara perusahaan dan penambang lokal. Iwan meminta persoalan tersebut dicarikan solusi yang dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Konflik-konflik sosial ini bisa teratasi, ada solusi yang bisa diterima. Bukan hanya kepentingan GM, tapi teman-teman penambang yang sementara melakukan aktivitas di sana juga mereka bisa beroleh solusi yang lebih pasti,” ujar Iwan.
Ia mengatakan pemerintah provinsi maupun kabupaten tetap memberikan ruang bagi investasi PT GM. Namun, dukungan terhadap investasi tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian persoalan masyarakat yang berada di sekitar aktivitas pertambangan.
Selain persoalan konflik, pemerintah daerah juga menyoroti manfaat ekonomi yang diharapkan muncul dari operasional PT GM.
Iwan meminta perusahaan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas perusahaan. Penyerapan tenaga kerja, kata dia, tidak semestinya hanya terbatas pada posisi pekerjaan dasar atau unskilled labor.
Masyarakat Bone Bolango diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk mengisi posisi yang membutuhkan keahlian dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
Hal serupa juga disampaikan terhadap pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah mendorong agar supplier dan pelaku usaha di daerah dapat masuk dalam rantai pasok PT GM sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Dengan demikian, keberadaan investasi tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Asisten III Setda Bone Bolango yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ichsan Budiman Wantogia, mengatakan daerah membutuhkan dua hal sekaligus, yakni kepastian investasi dan kepastian penyelesaian konflik.
Menurutnya, investasi PT GM memiliki potensi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, share profit, pendapatan asli daerah (PAD), serta berbagai manfaat ekonomi lainnya. Karena itu, ia menilai keberadaan investasi tersebut harus memberikan nilai tambah yang dapat dirasakan daerah dan masyarakat.
Ichsan mengingatkan agar operasional perusahaan tidak berjalan sementara konflik sosial di lapangan masih belum terselesaikan.
“Jangan sampai investasi berjalan, tetapi konflik juga berjalan,” tegasnya.
Ia mendorong PT GM melakukan pemetaan terhadap potensi konflik sebelum memasuki tahap operasi. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan perusahaan dapat diantisipasi sejak awal.
Pemerintah daerah juga mendorong penerapan pola collaborative governance dengan mempertemukan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam satu mekanisme penyelesaian persoalan.
Pola tersebut dinilai penting mengingat terdapat ribuan masyarakat yang disebut masih menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
Dalam RDP tersebut, Ichsan juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT GM.
Ia meminta kejelasan mengenai waktu penyampaian maupun pemaparan dokumen tersebut kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.
Menurutnya, informasi yang relevan dalam RKAB dibutuhkan untuk mendukung sinkronisasi, pengawasan, serta koordinasi menjelang operasional perusahaan.
Pemerintah daerah juga menyoroti rencana pengolahan hasil tambang. Pemda ingin mengetahui sejauh mana produksi PT GM nantinya dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk peluang pengolahan lebih lanjut di wilayah lokal.
Selain itu, mekanisme pengangkutan hasil produksi dan pengelolaan hasil tambang juga dinilai perlu dijelaskan secara terbuka dengan mengacu pada kontrak karya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan target produksi yang kembali diarahkan pada kuartal II 2027, pemerintah daerah berharap seluruh persoalan yang berpotensi menghambat operasional dapat diselesaikan sejak sekarang.
Bagi Pemkab Bone Bolango, keberhasilan investasi PT GM tidak hanya diukur dari dimulainya produksi, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan perusahaan mampu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
