Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan, perubahan Tapa-Bulango tidak boleh hanya terlihat dari bertambahnya jumlah kecamatan dan desa. Ia meminta perkembangan wilayah tersebut dibarengi kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Ismet Mile saat menghadiri Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tapa yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tim Pengurus Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wilayah Tapa-Bulango. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKBM Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Ismet didampingi Ketua TP PKK Bone Bolango Ruwaida Ismet Mile, Staf Ahli I TP PKK Gamaria Djura, serta Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa.
Ismet mengatakan, Tapa-Bulango telah mengalami perkembangan cukup besar. Kawasan yang sebelumnya hanya terdiri dari satu kecamatan kini berkembang menjadi lima kecamatan dengan puluhan desa.
Namun, menurutnya, perubahan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas perubahan administrasi pemerintahan. Bertambahnya wilayah pemerintahan juga berarti semakin besar tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara merata.
“Sejahtera tidak boleh berhenti sebagai kata dalam program maupun slogan pembangunan. Kesejahteraan harus terlihat dari kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Ismet.
Karena itu, ia meminta kepala desa, TP PKK, kader Posyandu, dan seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah memahami peran masing-masing. Mereka dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Ismet juga mengingatkan agar kegiatan seperti pelantikan maupun bimtek tidak berhenti pada seremoni. Pengetahuan dan kapasitas yang diperoleh harus diterapkan dalam bentuk kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Menurutnya, pemerintah harus mampu membaca persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mengelola potensi wilayah, serta memastikan kebutuhan dasar warga mendapatkan perhatian.
Dalam arahannya, Ismet turut menyinggung dinamika politik yang pernah mewarnai perjalanan masyarakat Tapa. Ia meminta perbedaan pilihan politik pada masa lalu tidak lagi menjadi sekat dalam proses pembangunan.
Ismet menegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pemerintah.
“Energi pemerintah dan masyarakat kini harus diarahkan pada pekerjaan yang lebih penting yaitu membangun wilayah dan memperbaiki kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai, pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila energi masyarakat terus terserap pada perbedaan politik yang telah berlalu.
Karena itu, seluruh unsur pemerintahan diminta kembali fokus pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah.
Ismet juga menekankan pentingnya peran TP PKK dan Posyandu dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pelayanan bersama pemerintah.
“Di sinilah peran PKK dan Posyandu menjadi bagian dari ekosistem pelayanan masyarakat. Bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi ujung dari kerja bersama pemerintah dalam memastikan kebutuhan warga teridentifikasi dan ditangani,” ujarnya.
Ia berharap peningkatan kapasitas para kader dapat berujung pada peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa.
Bagi Ismet, keberhasilan pembangunan Tapa-Bulango nantinya tidak cukup diukur dari perubahan struktur wilayah pemerintahan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari perubahan tersebut.
Ia pun mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menjalankan tugas dengan kesadaran bahwa setiap program dan pekerjaan pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup warga.
“Jangan hanya karena kewajiban. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus disadari bahwa ujungnya adalah masyarakat,” tandasnya.
