Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Pro Kontra Omnibus law, LAKPESDAM PCNU Kota Gorontalo Gelar Dialog

Dulohupa.id – Belakangan ini, Omnibus law menjadi hal  Isu tranding topik perdebatkan, di tingkat Nasional maupun di daerah, Sehingga menimbulkan Sikap Pro dan Kontra, keluar dari berbagai kalangan.

Hal inipun  menarik perhatian LAKPESDAM PCNU Kota Gorontalo untuk menggelar Dialog bersama Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM) Universitas Negeri  Gorontalo (UNG), dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNG, di Gedung PKM UNG, Kamis (12/03/2020)

Dialog yang bertema “Mengurai Lebih Tajam Omnibus Law Cipta Kerja dan Penerapannya” ini, mengundang Narasumber dari pemerintah terkait, juga akademisi  dari beberapa Fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Penyidik PPNS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, M. Yodi Panto Biludi mengungkapkan, Omnibus law ini cukup penting, karena di beberapa negara yang menganut common law, sedang hangat-hangatnya persoalan ini.

“Kenapa ini penting? Pertama, di daerah misalnya, pengaturan terhadap objek kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, itu bisa sampai tiga atau empat institusi yang mengaturnya. Seperti kalau teman-teman punya usaha menggunakan generator set, bisa ada 3 izin yang harus didapatkan, dari dinas tenaga kerja terkait K-3-nya, dari ESDM terkait SLO-nya, bahkan bisa jadi dari PLN.” Tutur Yodi saat memantik dialog.

Berbeda dengan Yodi, Abdul Hamid Tome Akdemisi Fakultas Hukum UNG mengemukakan kritiknya terhadap Omnibus Law yang di nilai terburu-buru tanpa memperhatikan hal-hal yang prinsip. Kritik atau penolokan Omnibus law menurutnya merupakan bentuk pengawalan terhadap program pemerintah, bukan sikap anti pemerintah.

“Ada sekitar 79 UU yang disenggol. Karena negara kita banyak memproduksi UU, kebanyakan mentok di MK, karena juga dalam proses pembuatannya sering cepat-cepat. Perlu diingat UU terkait ekonomi bukan hanya akan terkait dengan kepentingan pemerintah tapi kepentingan banyak orang. Speerti UU tembakau dulu ada pasal yang hilang, ini kan bahaya”. Tegas Hamid.

Selain itu, Muhammad Amir Arham Akademisi Fakultas Ekonomi UNG juga berharap kepada masyarakat sipil agar kuat mengkritisi hal ini, melihat pembahasannya yang tidak tebuka. (Erik Barwadi)