Scroll Untuk Lanjut Membaca
AdvertorialGORONTALOPEMPROV GORONTALO

Pemprov Gorontalo Bakal Aktifkan Hotline untuk Respon Aduan Warga

154
×

Pemprov Gorontalo Bakal Aktifkan Hotline untuk Respon Aduan Warga

Sebarkan artikel ini
Hotline Pemprov Gorontalo
Penjagub Gorontalo Ismail Pakaya memberikan sambutan pada pertemuan dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S. Niode bersama jajarannya di aula Kantor Ombudsman Gorontalo. Foto/Diskominfo

Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bakal mengaktifkan hotline (saluran siaga) untuk merespon cepat aduan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, pada pertemuan dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S. Niode, dan jajarannya di aula Kantor Ombudsman Gorontalo, Senin (5/6/2023).

Ismail menekankan nomor Hotline Pemprov Gorontalo harus ada untuk menerima aduan masyarakat dan segera dilayani.

“Harus ada nomor hotline di Dinas Kominfo untuk menerima aduan masyarakat. Masyarakat itu butuh respon cepat, mereka tidak mau menunggu nanti seminggu baru ada jawaban, atau lebih parah lagi mereka tidak dilayani,” kata Penjagub Ismail.

Terkait saran dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Ombudsman, Penjagub Ismail menyatakan sikapnya untuk segera memperbaiki hal-hal yang dinilai masih kurang. Bahkan Ismail dengan tegas menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap perbaikan pelayanan publik.

“Pelayanan publik itu butuh keseriusan dan komitmen mulai dari pimpinan sampai staf, ini yang harus kita bangun. Saya memiliki target pribadi untuk fokus memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam satu tahun menjabat sebagai Gubernur Gorontalo,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Gorontalo dalam paparannya pada pertemuan itu mengungkapkan bahwa laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang tertinggi pada tahun 2022 adalah penyimpangan prosedur mencapai 60 persen. Diposisi kedua, tidak memberikan pelayanan sebesar 17 persen, dan ketiga, penundaan berlarut sebanyak sembilan persen.