Pemerintah Kembali Atur Pembatasan Aktivitas Warga, Berikut Ketentuannya

Dulohupa.id- Pemerintah memutuskan untuk kembali mengatur pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran COVID-19.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto.

“Mencermati perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus COVID-19 yang lebih cepat menular, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia,” kata Airlangga.

Pertimbangan pemerintah melakukan langkah ini kata Arilangga, adalah untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan masyarakat. Sebab, seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian seperti Indeks PMI, IHSG, dan Nilai Tukar, maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur.

“Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran COVID-19,”

Adapun pengaturan pembatasan aktivitas masyarakat tersebut antara lain meliputi:

1. membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar tujuh puluh lima persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online;

3. untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi seratus persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar dua puluh lima persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau bawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB;

5. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi seratus persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6. kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar lima puluh persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan

8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut, diterapkan di
provinsi, kabupaten atau kota yang tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas tujuh puluh persen.

Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali, dengan pertimbangan karena seluruh Provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus COVID- 19 terjadi di tujuh provinsi tersebut.

Reporter: Jebeng