Dulohupa.id- Anggota DPRD Pohuwato, Beni Nento mengingatkan pemerintah daerah terkait konflik pembebasan lahan dalam pembangunan Puskesmas Taluditi. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD pada Senin kemarin, (2/7/2021).
Beni menyampaikan hal tersebut, sebab menurutnya, banyak pembangunan di wilayah tersebut yang kemudian bermasalah karena adanya konflik lahan dengan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan kepada OPD yang menangani proyek tersebut, untuk memperhatikan terkait pembebasan lahan.
“Ada penekanan dari komisi l dan lll adalah pembicaraan dengan pemilik tanah, supaya tanah ini tidak akan bermasalah pada saat kontrak pemenang tender, yang akan melaksanakan pembangunan proyek Puskesmas Taluditi tidak bermasalah,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, dalam rapat yang juga dihadiri oleh Camat Taluditi, Reskrim Polres Pohuwato, dan Dinas Kesehatan Pohuwato tersebut, Beni menyinggung terkait pembayaran tanah untuk saluran air Randangan. Hingga saat ini, pembayaran lahan yang terdampak proyek tersebut, belum juga dibayarkan, dan kerap dikeluhkan masyarakat.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran saluran air di Randangan yang sudah dari zaman Pasisa (Syarif Mbuinga) belum dibayarkan,” ungkap Beni.
“Dana pembayaran ganti rugi itu dititipkan di pengadilan, oleh karena itu DPRD gabungan dari komisi l dan lll mendorong dari pemerintah daerah untuk ada pendampingan, khususnya pengacaranya pemda, untuk dapat mendampingi dan bisa mencarikan solusinya bagaimana mencairkan dana itu, dan bisa dibayarkan kepada pihak ketiga, pihak yang berhak menerima uang pengganti tanah yang ada di wilayah Randangan sana,” tutup Beni.
