Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINENASIONAL

Ombudsman Gorontalo Tangani 90 Kasus Pelayanan Publik Selang Januari-Juni 2024

37
×

Ombudsman Gorontalo Tangani 90 Kasus Pelayanan Publik Selang Januari-Juni 2024

Sebarkan artikel ini
Kasus Pelayanan Publik
Penjabat Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wahiyudin Mamonto (kiri) saat memaparkan hasil pengawasan pelayanan publik melalui konferensi pers. Foto/Dulohupa

Dulohupa.idOmbudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo memaparkan kinerjanya dalam pengawasan pelayanan publik pada semester 1 selang Januari sampai Juni tahun 2024. Update pengawasan pelayanan publik dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Ombudsman Gorontalo, Jumat (21/6/2024).

Penjabat Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wahiyudin Mamonto menjelaskan, Ombudsman sebelumnya menerima laporan masyarakat sebanyak 178 sepanjang semester 1 tahun 2024. 178 aduan tersebut dengan rincian Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) sejumlah 46, Laporan Masyarakat (LM) 39, konsultasi 80, tutup formil/materil 10, serta investigasi atas prakarsa 5.

“Sehingga jumlah laporan yang diterima dan diproses pada bagian pemeriksaan sejumlah 90 laporan. Laporan yang selesai ditangani dengan presentase 74 persen atau 67 laporan. Sementara 26 persen atau 23 laporan yang tersisa masih dalam tahap pemeriksaan,” ungkap Wahiyudin.

Lanjut Wahiyudin, 3 substansi yang banyak dilaporkan antara lain dalam masalah pendidikan, kepegawaian maupun persoalan pertanahan/agraria.

Berdasarkan data yang dilaporkan Ombudsman Gorontalo yakni masalah pendidikan yang dilaporkan sejumlah 53 kasus, kepegawaian 17 kasus, pertanahan 4 kasus, Kesejahteraan sosial 4 kasus, pedesaan 3 kasus, masalah kepolisian 3 kasus, kelistrikan 2 kasus, perbankan/jasa keuangan 1 kasus, Kejaksaan 1 kasus, lingkungan hidup 1 kasus dan masalah lembaga kemasyarakatan 1 kasus.

“Semua laporan sepanjang semester 1 tahun 2024 yang dilaporkan terkait dugaan maladministrasi yakni tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, serta permintaan imbalan dari oknum tertentu,” paparnya.