Gorontalo – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah dalam swasembada pangan yang berkelanjutan.
Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Puncak PENAS XVII merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Sejalan dengan arahan Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Presiden juga mengungkapkan bahwa surplus pupuk nasional telah mendapat perhatian dunia internasional.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian harus tetap berpihak kepada petani. Peningkatan produksi dan ekspor tidak boleh mengabaikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan nasional.
Selain menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani, Presiden juga menyoroti penguatan hilirisasi sektor pertanian melalui program B50 yang direncanakan mulai diluncurkan pada Juli mendatang. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan berbagai capaian pembangunan sektor pertanian nasional selama pemerintahan Presiden Prabowo. Kesejahteraan petani menunjukkan tren positif yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127 atau menjadi yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga tercatat sebesar 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Di sisi lain, nilai ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor menurun sebesar Rp41 triliun. Berbagai capaian tersebut diperkirakan memberikan manfaat ekonomi hingga Rp200 triliun bagi petani Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong keterpaduan kebijakan pangan dari hulu hingga hilir melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menjaga ketahanan pangan nasional, memperkuat hilirisasi komoditas strategis, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Sumber: Tim Menko Pangan
