Penulis: Sumarti Puspa Sari Mokoginta (Ketua Cabang PMII Kabupaten Gorontalo)
Gorontalo – Kurang lebih dua bulan setelah pelantikan Kepala Daerah di Indonesia, pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemiminan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie telah mencanangkan lima program prioritas dalam membangun Gorontalo untuk memulai awal periode tahun 2025 – 2030.
Lima program prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan sektor agromaritim, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur. Secara konseptual, kelima program ini tampak relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, terlebih di Gorontalo kita dapat melihat dengan kasat mata beberapa potensi unggul di bidang agromaritim dan pariwisata. Namun, penting untuk mengkaji lebih kritis berbagai aspek implementasi, tantangan, dan risiko yang dapat menghambat keberhasilan lima program prioritas tersebut. Ulasan ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang alternatif yang konstruktif guna memperkuat efektivitas program-program yang ada.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah fondasi penting untuk kemajuan daerah. Peningkatan kualitas SDM meliputi pemberian beasiswa ke luar negeri dan penguatan pendidikan formal di tingkat lokal. Namun, tentu saja terdapat tantangan serius yang harus diperhatikan.
Pertama, disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Gorontalo masih tinggi, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah di wilayah pedesaan mempunyai fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan tenaga pengajar berkualitas yang sangat minim.
Kedua, program beasiswa ke luar negeri memang prestisius dan elegan, namun jangan lupa bahwa program ini memiliki risiko brain drain, di mana kebanyakan lulusan memilih untuk tidak kembali dan membangun daerah. Mungkin di Gorontalo masih sedikit ditemui, namun hal ini fakta yang terjadi dalam skala luas di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak kembalinya lulusan luar negeri ke daerah karena pendapatan yang lebih tinggi di luar negeri; fasilitas kerja yang lebih memadai; lingkungan hidup yang nyaman; pendidikan lebih maju; serta kesempatan karier yang lebih luas. Bahkan dalam beberapa diskusi, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia menjadi salah satu alasan orang bisa mengalami brain drain.
Pemerintah perlu merancang skema ikatan dan perjanjian yang ketat agar para penerima beasiswa berkontribusi kembali di Gorontalo. Ketiga, perlu adanya investasi dalam pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal agar lulusan memiliki keterampilan praktis yang relevan, karena meskipun Gorontalo memiliki berbagai potensi industry, jika tidak dibarengi dengan SDM yang terampil, maka itu adalah kesia-siaan.
Pengembangan Sektor Agromaritim
Gorontalo memiliki potensi besar di sektor agromaritim, saya rasa kita semua mengetahuinya dengan sangat baik. Segala penjuru Provinsi Gorontalo dikelilingi dengan laut dan lahan luas pada sisi kiri dan kanannya. Pertanian, peternakan, maupun perikanan, itu semua adalah potensi besar yang dimiliki Gorontalo. Program hilirisasi hasil pertanian seperti jagung dan pengembangan “taksi nelayan” sebenarnya adalah ide yang sangat inovatif. Namun, implementasi program ini punya tantangan yang tak bisa disepelekan. Infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian, pelabuhan, dan sistem pendinginan hasil perikanan masih sangat minim. Tanpa dukungan logistik yang memadai, nilai tambah dari produk hilir sulit tercapai.
Selain itu, program “taksi nelayan” berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan antar kelompok jika tidak disertai dengan sistem regulasi dan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan pelatihan manajerial dan teknis diberikan kepada kelompok nelayan serta menyediakan mekanisme resolusi konflik yang cepat dan adil. Jika tidak, maka besarnya laut dan lahan pertanian di sisi kiri dan kanan Gorontalo tidak akan terkelola dengan baik. Alih-alih mensejahterahkan rakyat, justru hanya akan menambah berbagai masalah baru di kalangan masyarakat.
Pemberdayaan UMKM
Pemberdayaan UMKM dengan pendekatan digitalisasi adalah langkah adaptif terhadap perkembangan zaman, Gorontalo khususnya di area perkotaan sejak beberapa tahun terakhir sudah akrab dengan hal ini. Punya usaha produk dan jasa yang dibagikan dengan massif lewat media sosial, mudah dan praktis. Namun, kenyataannya banyak pelaku UMKM di Gorontalo yang masih beroperasi secara konvensional yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital dan akses terhadap teknologi informasi di wilayah pedesaan.
Program pelatihan digital terlalu sering saya lihat sebatas seremonial saja, kurang berkelanjutan, dan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah saling gandeng untuk membuat acara dan kegiatan dengan judul pelatihan, namun itu semua tidak lepas dari narasumber yang bicara banyak hal di atas panggung, membahas pengalamannya, memberikan motivasi, namun tidak benar-benar melakukan pendampingan terhadap UMKM perintis baru.
Asal dokumentasi dan tanda tangan, buat laporan pertanggung jawaban, kemudian selesai. Nyaris tak punya manfaat selain waktu yang terbuang sia-sia. Maka dari itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan seperti mentorship jangka panjang serta memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mampu bertransformasi secara digital. Namun, jangan lupa untuk menyediakan platform pemasaran online yang mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan, termasuk pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan rendah.
Pengembangan Sektor Pariwisata
Gorontalo memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Seperti yang saya tuliskan pada segmen agromaritim di atas, bahwa sisi kiri dan kanan Gorontalo sangat luas kita jumpai lautan biru. Berbagai pantai, danau, hingga situs budaya yang unik selalu menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional datang berkunjung ke Gorontalo.
Tak perlu jauh-jauh melihat ke luar negeri, di Kabupaten Gorontalo Utara, salah satu pulaunya sudah dikelola oleh swasta luar negeri. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa orang luar melihat potensi besar di Daerah kita tercinta ini. Namun, pengembangan sektor pariwisata harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dewasa ini, banyak destinasi wisata di Gorontalo yang belum memiliki manajemen pengunjung yang baik dan berpotensi merusak lingkungan alam. Misalnya, Pantai-pantai di Gorontalo yang tidak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga menyimpan sampah plastik berbagai macam jenis dan warna. Padahal, saat berkunjung ke pantai kita dikenakan biaya, ternyata kita mengeluarkan biaya untuk melihat tumpukan sampah dan toilet kumuh dengan keran air yang rusak. Sayang sekali karena pantainya bagus dengan pasir putihnya.
Berikut, kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas snorkeling dan diving yang tidak terkendali, tentu harus menjadi perhatian bahkan dibuatkan semacam standar operasional prosedur untuk melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, pembangunan fasilitas wisata harus dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama. Di Gorontalo masyarakat memang terlibat, tapi keterlibatannya dalam hal membuang sampah dapur di Kawasan pariwisata. Mentang-mentang rumah dekat dengan pantai, ya. Harusnya dimanfaatkan untuk healing, bukan buang sampah.
Terakhir untuk segmen pariwisata namun tidak kalah penting, perlu adanya pelatihan hospitality berbasis budaya lokal yang intensif agar sektor pariwisata tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah. Kadang heran, pantai dan villa di Gorontalo dibuat dengan nuansa Bali. Inovatif sebetulnya, tapi di sisi lain, Gorontalo seperti kehilangan identitas.
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur seperti bendungan Bulango Ulu, jalan layang Simpang Lima Telaga, dan optimalisasi bendung Randangan adalah langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas. Namun, proyek infrastruktur besar selalu mengandung risiko sosial dan lingkungan. Misalnya, pembangunan bendungan dapat menyebabkan relokasi paksa masyarakat setempat tanpa kompensasi yang adil. Kalau sampai terjadi, disayangkan sekali jika pembangunan infrastruktur harus mengorbankan masyarakat-masyarakat kecil.
Selain itu, dalam proyek infrastruktur sering kali terjadi praktik korupsi, mark-up anggaran, dan keterlambatan pengerjaan yang merugikan negara. Sebenarnya bukan lagi sering, ya. Hampir selalu. Memang sulit membangun daerah dengan tulus. Alih-alih terlalu fokus pada infrastruktur kota yang masih bagus, kenapa tidak berikan perhatian dulu pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang ditinggali masyarakat. Di Desa Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, ibu hamil dan orang sakit seringkali ditandu menggunakan kain untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Tak jarang ibu hamil terpaksa harus melahirkan di rumah dengan perlengkapan seadanya yang sangat berisiko, lebih tak jarang orang sakit yang harus menghembuskan nafas terakhir di tengah perjalanan. Ditandu lama sampainya, sudah sakaratul maut di jalan. Begitupun dengan anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena akses layanan pendidikan yang sulit dan tidak memadai dari segala segi. Sudah sekolah biasa-biasa saja, jalannya jauh, kadang malah gurunya yang angkat tangan, menyerah dengan keadaan karena harus mengajar di daerah terpencil dengan akses sulit.
Jika begitu terus, bisa dipastikan daerah tersebut akan hilang karena tak punya stok generasi yang dipersiapkan pendidikannya. Oleh karena itu, transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menggandeng lembaga pengawasan independen serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Tapi yang paling penting adalah rasa kepedulian dan kejujuran.
Sekalipun mereka tahu bahwa Yang Maha Kuasa ikut memantau, kalau memang tak punya hati, ya, tak punya hati saja. Sulit diubah, kecuali kena azab. itupun kalau punya kemampuan memetik hikmah dan belajar dari kesalahan. Kalau tak punya, tinggal menunggu mati tragis karena dosa atas air mata kesengsaraan rakyat selama ini.
Tantangan Umum Implementasi
Secara umum, lima program unggulan ini berpotensi terganjal oleh beberapa masalah struktural, seperti koordinasi antar instansi yang lemah, budaya birokrasi yang tidak adaptif, serta keterbatasan anggaran. Maka dibutuhkan reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Partisipasi publik, audit program secara berkala, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam bidang perencanaan dan implementasi program menjadi kunci suksesnya lima program unggulan ini. Hal-hal itu basic sebetulnya, setiap instansi pasti tahu alurnya. Namun karena budaya ketidakjujuran yang mandarah daging menyebabkan semua alur tak punya harga diri.
Kelima program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo menawarkan visi besar untuk mencapai “Gorontalo Maju dan Sejahtera”. Namun, visi tersebut hanya dapat terwujud jika implementasinya mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan secara mendalam. Pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan transparan menjadi kunci agar program-program tersebut benar-benar membawa perubahan positif bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Mari kita lihat bersama apa yang berubah lima tahun dari sekarang.*
