Dulohupa.id – Marten Taha resmi dicopot dari jabatan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Gorontalo buntut pencalonan sebagai bakal calon wakil Gubernur Gorontalo dampingi Tonny Uloli.
Mantan Walikota Kota Gorontalo itu resmi melenggang ke bursa pemilihan gubernur Gorontalo pada pilkada serentak 2024 nanti. Marten Taha dipilih dan mendapat rekomendasi dukungan dari partai Nasdem untuk mendampingi Bakal Calon Gubernur Gorontalo, Tonny Uloli menggantikan Rustam Akili yang dinyatakan tak lolos pada pemeriksaan kesehatan.
Namun, maju Marten Taha dalam Pilgub Gorontalo menjadi sorotan publik dan Partai Golkar. Sekretaris DPD Golkar Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf pun menegaskan bahwa Marten Taha kini resmi dicopot dari jabatannya dengan berbagai alasan dan sesuai mekanisme partai yang ada. Sebelumnya Marten Taha pun mengaku siap menerima konsekuensi yang ada.
“Kita mencopot atau melakukan hal tersebut sesuai mekanisme, yang pertama kita undang Marten pada hari Sabtu secara resmi minta klarifikasi. Syukur dia datang dan kami apresiasi. Dua hal yang intinya kita minta, saya awali dengan pertanyaan kenapa bapak jadi begini, karena bapak ini ketua DPD Golkar Kota. Yang kedua kita tanya apakah bapak sudah melakukan konsultasi ke DPD Provinsi Gorontalo utamanya pak Rusli Habibie, apakah sudah pernah melakukan hal ini? Dia bilang belum, nah itu yang perlu dia ketahui,” Tutur Sekretaris DPD Gorontalo Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf.
Paris menegaskan tidak ada upaya atau tindakan menghalangi langkah dari Marten Taha. Golkar hanya mendudukan perkara tanggungjawab jabatan yang diemban oleh Marten Taha.
“Dari semua itu ada dua hal, yang pertama pak Marten Taha sudah jelaskan dan yang kedua dia benarkan kalau dia sudah mendampingi Tonny Uloli, dia sudah jelaskan itu dan saya tanyakan berarti pak Marten siap dengan konsekuensi regulasi yang ada,” Ujar Paris.
Lebih lanjut, Paris menjelaskan terkait regulasi yang ada, Dimana barang siapa yang tidak mendukung partai Golkar dalam pencalonan Gubernur maka akan diambil langkah-langkah keras. Tindak lanjut dari sanksi yang ada menggunakan mekanisme partai yang berlaku. Yakni yang pertama dia harus diberhentikan dalam jabatan ketua DPD Golkar Kota Gorontalo.
“Karena itu terjadi kekosongan, maka kita tunjuk Plt. Untuk melegitimasi dua itu harus melalui rapat pleno. Maka kemarin kita rapat pleno di DPD Golkar Provinsi. Dan dua hal lagi, melegitimasi pak Marten dimundurkan dan ditindaklanjuti dengan surat keputusan. Yang kedua menetapkan pleno mengusulkan Fikram Salilama sebagai Plt ketua DPD Golkar Kota Gorontalo,” Jelas Paris.
Redaksi
