Lahannya Belum Dibayar, Ahli Waris Tolak Peresmian PLTU Tanjung Karang

oleh -91 Dilihat
PLTU Tanjung Karang
Harhaningsih Lasimpala (paling kanan) selaku ahli waris kepemilikan lahan yang dibangun PLTU Tanjung Karang bersama kuasa hukumnya. (Foto: Dulohup)

Dulohupa.id – Ahli waris kepemilikan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Karang melayangkan protes kepada PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) atas diresmikannya PLTU yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis, (29/9/2022).

Penolakan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum ahli waris keluarga Lasimpala Romy Pakaya.
Romy menganggap, peresmian oleh pihak perusahaan tersebut harusnya tidak dilakukan, sebab saat ini sengketa kepemilikan lahan antara ahli waris dengan anak perusahaan Toba Bara ini masih bergulir di pengadilan.

“Kami mendengar kabar, bahwa pihak perusahaan Gorontalo Listrik Perdana telah melakukan peresmian PLTU pada hari ini, jadi kami selaku kuasa hukum keluarga Lasimpala menyatakan menolak pengresmian PLTU” tegas Romy.

Video Lahannya Belum Dibayar, Ahli Waris Tolak Peresmian PLTU Tanjung Karang:

Langkah pihak perusahaan yang memaksakan untuk meresmikan pengoperasian PLTU ini, dianggap Romy bersama ahli waris sebagai salah satu tindakan yang tidak menghargai proses hukum.

“Apalagi di objek sengketa telah diletakkan sita oleh pengadilan jadi ada sebanyak 16 sertifikat milik dari perusahaan saat ini posisinya sedang disita oleh pihak pengadilan” lanjutnya.

Sementara itu, Harhaningsih Lasimpala selaku ahli waris kepemilikan lahan mengaku, semula pihak keluarga akan melaksanakan unjuk rasa besar-besaran untuk menolak peresmian PLTU. Akan tetapi keinginan tersebut diurungkan pihak keluarga karena masih menghargai proses hukum yang tengah berjalan.

“Tadinya kami akan melakukan demo, tapi kami masih berpikir baik, karena saat ini permasalahan ini tengah berproses di pengadilan” ungkap Harhaningsih.

Harhaningsih berharap, anak perusahaan Toba Bara ini bisa bisa segera melunasi janji mereka yang sudah enam tahun terakhir di janjikan perusahaan kepada ahli waris lahan.

“Jadi kami menohon kepada pihak perusahaan GLP Toba Bara sekarang ini gugatan kami tengah bergulir dipengadilan, dengan gugatan Rp191 miliar. kami ini sudah di PHP selama 6 tahun, jadi kami memohon bagaimana penyelesaiannya,  tandas Harhaningsih.

Di tempat terpisah, Febby Maranta selaku kuasa hukum PT. Gorontalo Listrik Perdana (GLP) mengklaim, jika penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan merupakan sita jaminan, dan bukanlah sita eksekusi, sehingganya tidak tidak ada larangan untuk pihak perusahaan melakukan peresmian PLTU Tanjung Karang.

“Jadi sama seperti kegiatan operasional yang selama ini berjalan, jadi tidak ada aturan yang dilanggar karena memang sita jaminan sifatnya administratif, dimana supaya objek yang disengketakan tidak dilakukan peralihan oleh pihak yang menguasai” Tutup Febby.

Tahun 2016, menjadi awal mula PT. Gorontalo Listrik Perdana (GLP), anak perusahaan Toba Bara milik Luhut Binsar Panjaitan ini, bersengketa dengan pihak ahli waris lahan yang kini telah dibangun PLTU Tanjung Karang, yang ada di Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

Lahan seluas 76 hektare ini, dipermasalahkan ahli waris, sebab PT. GLP baru menyerahkan uang sebesar 1,27 miliar rupiah untuk pembayaran lahan seluas 8,5 hektare.

Ahli waris merasa pihak perusahaan enggan menepati janji yang membuat mereka melayangkan gugatan kepada anak perusahaan Toba Bara tersebut ke pengadilan Negeri Limboto.

Reporter: Sumitro