Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

KPU Pohuwato Gelar Bimtek Pengelolaan Dana Hibah ke Anggota PPK

Dulohupa.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk setiap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Selasa (4/8/2020).

Bimtek yang dilaksanakan oleh KPU ini mengundang ketua, sekretaris, dan bendahara dari setiap PPK, untuk diberikan pelatihan dalam mengelola keuangan dana hibah, yang nantinya akan disalurkan pada setiap sekretariat PPK dalam hal penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020.

Ketua KPU PohuwatoMenurut, Rinto W. Ali, mengungkapkan, bahwa Bimtek ini dilaksanakan sebagai penguatan pengelolaan anggaran pada setiap petugas PPK.

“Kita berharap dalam hal ini PPK dan sekretariat dapat memahami mekanisme pertanggungjawaban bagaimana, dan mekanisme pengelolaannya bagaimana agar mereka bisa ketahui. Karena nantinya PPK ini akan membawahi PPS, dan KPPS nanti,” kata Rinto W. Ali saat di wawancarai di Aula KPU Pohuwato, Selasa (4/82020).

Rinto juga mengatakan, pemateri yang dihadirkan KPU merupakan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yaitu anggota Direktorat Pajak Daerah dan  pihak KPU.

Senada dengan itu, Kisman Mooduto,sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato mengatakan, bahwa tujuan diselenggarakan bimtek ini sebagai penguatan kepada setiap sekretariat PPK yang tersebar di setiap kecamatan.

“Bimtek ini untuk menambah pengetahuan dan pengelolaan keuangan bagi setiap sekretariat PPK. Setiap anggaran yang akan diberikan seutuhnya digunakan untuk pembiayaan operasional, pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan PPK; seperti sosialisasi, rapat, dan kunjungan ke masing-masing desa,” tutur Kisman Mooduto, saat diwawancarai oleh wartawan.

Ia juga menegaskan, bahwa pertanggungjawaban dana hibah ini berbeda dengan dana-dana lainnya. Pelaporan keuangannya harus segera dilaporkan, setelah tiga bulan kegiatan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan.

“Dana hibah sendiri berbeda dengan dana yang lain. Tiga bulan setelah kegiatan selesai harus segera dilaporkan pertanggungjawabannya. Berbeda dengan dana yang lain, bisa menunggu sampai satu tahun berikutnya, karena masih ada revisi, dan hal lain-lain,” tambahnya dalam wawancara.

Untuk pengelolaan keuangan dana hibah sendiri, menurut Kisman, pihak KPU RI selalu melakukan pemantauan terhadap setiap KPU di daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Kami hampir setiap Minggu selalu dievaluasi dan dilakukan review oleh KPU RI, dalam hal pengelolaan dana hibah saat pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada nanti,”.

Kisman juga menambahkan, bahwa untuk dana hibah dari Pemda Pohuwato sendiri, yang sudah masuk sekitar 40 persen, dan menunggu sisanya dicairkan bulan Agustus ini atau bulan September mendatang. **(rt/1)