Gorontalo – Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo melaksanakan kegiatan koordinasi bersama jajaran Polda Gorontalo, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, serta seluruh Kantor Pertanahan di lingkungan BPN se-Provinsi Gorontalo, Senin (06/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi yang efektif, menyamakan persepsi, serta memperkuat kerja sama dalam menangani berbagai isu pertanahan yang memerlukan dukungan lintas sektor. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan tercipta langkah-langkah yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian ATR/BPN, sekaligus memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas penguatan koordinasi terkait pencegahan dan penanganan sengketa serta konflik pertanahan, pengamanan aset negara, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kolaborasi yang erat antara jajaran Kepolisian dan BPN menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, aman, transparan, dan berkeadilan.
“Koordinasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung penyelenggaraan tugas di bidang pertanahan. Dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang solid, kami optimistis berbagai program strategis serta penyelesaian permasalahan pertanahan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Putri Sari.
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polda Gorontalo, Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, serta seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Gorontalo. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, responsif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
