Scroll Untuk Lanjut Membaca
NASIONAL

Ini Penjelasan Kepala Bappeda Terkait Permintaan untuk Menunda Pembangunan RS Ainun

82
×

Ini Penjelasan Kepala Bappeda Terkait Permintaan untuk Menunda Pembangunan RS Ainun

Sebarkan artikel ini
Rencana desain pengembangan RSUD dr. Hj. Hasri Ainun Habibie yang saat ini tengah dikaji melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pengembangan RS rujukan di Provinsi Gorontalo itu rencananya akan dikerjasamakan dengan pihak swasta dan menelan anggaran lebih dari Rp800 miliar. (Ft. Dok. Humas).

DULOHUPA.ID –Terkait pernyataan dari salah satu politisi Partai Amanant Nasional (PAN), Adhan Dambe disalah satu median online yang menyebutkan Penundaan pembanguan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, akhirnya ditepis oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui  Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) .

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit tersebut bukan baru akan dibangun, tapi melainkan sudah beroperasi. Meski dalam keterbatasan layanan sampai dengan saat ini, karena disebabkan adanya kekurangan fasilitas sarana dan prasarana seperti gedung, alat kesehatan (alkes) dan SDM.

Menurutnya beliau (Adhan Dambea), hanya mengkonfrimasi beberapa hal saja, belum terinformasikan secara utuh. Oleh sebab itu ia menambahkan informasinya tersebut agar menjadi menjadi utuh dengan menjabarkan beberapa pont penting.

Dalam catatannya Budiyanto dalam catatan tertulisnya, Senin (3/6/2019), menjelaskan. Penyediaan RSUD Provinsi sesungguhnya merujuk pada kewenangan yang diatur dalam: UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 jo Pasal 12 (1): Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan termasuk dalam urusan pemerintah, wajib diantaranya meliputi sektor Kesehatan; Didalam  UU No 36/2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 30 UU No. 36 / 2009: Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah; sedangkan d UU No 44/2009 Tentang Rumah Sakit. Pasal 6 (1) : Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah sakit berdasarkan Kebutuhan masyarakat. Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan mengatur pendestribusian dan penyebar alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Kenapa Pemerintah Provinsi harus membangun Rumah Sakit Provinsi, sebagaimana diatur dalam Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/391/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional Rujukan lintas Kab/Kota yang dapat menampung pasien sekurang – kurangnya dari 4 Kab/Kota, ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas B dan Rumah Sakit pendidikan yang memiliki akses Jalur transportasi udara, darat, air dari sekurang – kurangnya 4 Kab/Kota.

Maka Pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie saat ini berdasarkan Ketentuan tersebut, oleh Pemerintah dipersiapkan untuk menjadi layanan unggulan spesialistik, menjadi rumah sakit rujukan regional pengampu rumah sakit Kab/Kota. Dan RS Pendidikan untuk mengantisipasi berdirinya Fakultas Kedokteran UNG.

Namun sampai dengan saat ini oleh karena keterbatasan tersebut, faktanya banyak dari pasien-pasien kita yang kemudian terpaksa harus dirujuk ke beberapa RSUD diluar Gorontalo, seperti di Makasar, Manado, dan Jakarta.

Tidak sampai disitu, dijelaskannya lagi dalam PerGub No 95/2014 tentang Sistim Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Provinsi Gorontalo. Maka RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, ini ditetapkan akan berfungsi sebagai Pusat Rujukan Tersier di Provinsi Gorontalo secara bertahap dan berkesinambungan.

“Jadi ini adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat UU.23/2014 dan merupakan urusan wajib. Berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie beradasarkan ketentuan yang berlaku insya syaa Allah,” jelasnya

Ia menambahakan, sebagai konsekwensi dari urusan wajib pelayanan dasar, maka sektor kesehatan berdasarkan UU nomor 36/2009 pasal 171 ayat (2), bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 10% APBD diluar gaji.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi selama ini konsisten menyediakan alokasi 10% dr APBD Provinsi, jadi kita bukan baru akan menganggarkan tapi memang sudah harus menganggarkan biaya pengembangan Rumah Sakit Ainun habibie sebagai bagian dari Program/Kegiatan di sektor Kesehatan yang wajib dianggarkan dalam APBD.

“Untuk pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, apakah melalui skema APBD  maupun jika nanti pengembangan Rumah Sakit ini dilakukan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha Pelaksana, dan ini tentu adalah pilihan-pilhan yang bisa dilakukan dan diatur dalam berbagai regulasi yang didalam penentuannya kita tentu melakukan analisa dan kajian. Salah  satunya adalah kajian Value for money,”ujarnya dalam catatan.

Pada bagian akhir catatannya, Budi sangat mengapresiasi masukkan dan kiritikan Adhan dan masyarakat lain sebagai bentuk kepedulian untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit kesehatan ketiga (Tertiary Health Care). Pihaknya membuka ruang bagi semua pihak untuk berdiskusi dan berdialog untuk kemajuan daerah, khususnya pengembangan RS Ainun kedepan.(rls)