Dulohupa.id – Ekspor produk minyak sawit Indonesia merosot pada bulan Januari dan Februari 2024. Merosotnya produksi minyak sawit ini akan berdampak pada konsumen di dalam negeri.
Bambang Wisnuboroto selaku Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan mengatakan, merosotnya ekspor minyak sawit berdampak pada konsumen Indonesia karena hal tersebut menyebabkan rendahnya penjualan wajib program minyak goreng murah oleh pemerintah.
Dikutip dari laman VOA INDONESIA, seorang pejabat Kementerian Perdagangan juga menambahkan ekspor produk minyak sawit Indonesia merosot pada bulan Januari dan Februari, meningkatkan kekhawatiran berkurangnya ketersediaan minyak nabati di dalam negeri karena adanya ikatan antara kuota penjualan luar negeri dan kuota dalam negeri.
Permintaan minyak sawit terpukul karena harga yang kurang kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti minyak kedelai dan minyak kanola.
“Dalam kondisi ini, negara-negara pengimpor akan lebih memilih minyak nabati lainnya” ujar Bambang.
Bambang juga mengatakan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia di bawa rata-rata bulanan pada tahun lalu dan tahun sebelumnya
“Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, mengirimkan 1,89 juta metrik ton produk minyak sawit pada bulan Januari dan 1,01 juta ton pada bulan Februari, di bawah rata-rata bulanan pada tahun lalu dan tahun sebelumnya” katanya
Berdasarkan Kewajiban Pasar Domestik (DMO) Indonesia, perusahaan diberikan kuota ekspor sebesar empat kali lipat pasokan pasokan mereka ke DMO.
Pemerintah menetapkan target penjualan bulanan sebesar 300.000 ton minyak sawit dengan skema DMO.
Menurut data Kementerian Perdagangan, perusahaan-perusahaan memiliki sekitar 5,58 juta ton kuota ekspor yang belum digunakan, setara dengan sekitar 2,5 bulan ekspor. Penurunan ekspor kemungkinan berarti lebih sedikit minyak sawit yang dipasok ke DMO karena permintaan kuota ekspor yang menurun.
Edy Priyono selaku pejabat Kantor Eksekutif Presiden, mengusulkan perubahan jatah DMO menjadi porsi produksi, bukannya mengaitkannya dengan kuota ekspor.
“Harus dimulai pembahasan apakah skema DMO yang selama ini terkait dengan ekspor harus dipertahankan atau bisa dicoba dikaitkan dengan produksi,” ujarnya.
Reporter: Indah
