Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Deprov Minta Biaya Rapid Test Diturunkan, TPAD: Pemerintah Gorontalo Tak Mampu

Dulohupa.id – Guna membahas capaian dan realisasi penggunaan dana covid-19, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo Gelar rapat kerja, bersama Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD), Kamis (25/06/2020).

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail mempertanyakan terkait biaya Rapid Test yang begitu mahal. Karena menurutnya biaya rapit test tersebut hanya menyusahkan masyarakat kalangan bawah. Terlebih lagi ada keluhan yang ia terima dari para orang tua siswa yang berasal dari luar daerah yang akan kembali bersekolah di Gorontalo.

“Saya punya data pak Sek, di Gorontalo ini anak-anak yang sekolah pesantren dari kabupaten tetangga kita, seperti Minahasa, Minut, bahkan Bolmong sekolahnya disini, mereka inbox kepada saya dua bulan itu tidak kerja, sehingga mereka tidak memiliki uang, nah ini musim anak masuk sekolah ini musti pakai rapid,” ungkap Erwin nama sapaan akrabnya.

Erwin berharap ke depan harus dipikirkan upaya-upaya apa saja dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena mereka yang dari luar daerah kemudian kembali ke Gorontalo untuk bersekolah, ini tentunya sudah termasuk penghasilan daerah.

“Jadi itu dipikirkan stimulun apa yang diberikan kepada masyarakat yang untuk datang, sehingga kalau dari saya itu rasionalisasi itu ok, kita berpikir secara logika, kita berpikir kalau ini pandemi, tapi kita jangan melupakan bahwa ada ekonomi yang di dalam sini harus kita perhatikan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD), Darda Daraba, menjelaskan bahwa uji Rapid Test dan Swab yang dilakukan ini dalam upaya memperketat orang keluar masuk di Gorontalo, apalagi setelah tidak diperpanjangnya PSBB.

“Kami tidak mau orang masuk membawa virus Covid itu aja, persyaratan silahkan masuk ke Gorontalo, tetapi satu tidak bisa membawa virus, caranya mendeteksi cuman dua pakai Swab dan Rapid Test,” Terangnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan jika pemerintah yang membiayai Rapid Test ini pasti tidak akan mampu. Bahkan kata Darda dirinya bersama Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, membahas hal ini dan memberikan solusi bahwa pelaku yang ingin melakukan Rapid Test itu hanya cukup membeli alatnya saja, dan tenaga medisnya yang diberi insentif, namun itu kata Darda tetap tidak mampu.

“Kalau ini kira-kira kita yang bayarkan, waduh banyak ini pak tidak mampu, kemudian dipotong lagi sedikit, dia nanti beli Rapid disitu yang petugasnya kita subsidi, tapi saya hitung-hitung satu bulan itu hampir 3 Miliar sebulan, waduh tidak mampu juga kita,” tutupnya. (adv)