Untuk Indonesia

Deprov Gorontalo Usulkan Perda Pengelolaan Barang Dan Jasa

Dulohupa.id- Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bakal mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan barang dan jasa untuk mengantisipasi jual beli tender proyek.

Menurut Erwin Ismail, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, , saat ini pengadaan barang dan jasa di daerah hanya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) yang dinilai masih tumpang tindih.

“Kita (DPRD) ingin Provinsi Gorontalo mandiri. Sebagai contoh, Perda ini nantinya apabila kontraktor ada Bi Checking di lapangan itu pasti gugur dan tidak boleh ikut. Kemudian Direktur tidak bisa dipindah tangankan, apabila ditemukan akan ditindak pidana”Jelas Erwin.

“Bahkan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan pada saat pengerjaan proyek ada paket yang sudah di pindah tangankan sampai empat kali, dengan demikian infrastruktur akan terbengkalai,” tambahnya.

Diuraikannya juga menguraikan beberapa proyek infrastruktur yang masih bermasalah di tahun lalu dan belum rampung, antara lain pekerjaan rehabilitasi jaringan pengairan Daerah Irigasi (DI) Bulia dan pekerjaan ruas jalan Tenilo-Iluta di Kabupaten Gorontalo.

“Sebenarnya kami tidak ingin memberatkan Biro Pengadaan dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Yang kami minta sederhana, semua aspirasi yang kami perjuangkan khususnya di dapil Kota Gorontalo itu selesai agar secepatnya bermanfaat bagi rakyat,” tandasnya.

Comments are closed.