Dulohupa.id – Fenomena politik uang (money politics) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) bukanlah hal yang tabu ataupun baru dikalangan masyarakat.
Pendidikan politik (politik uang) yang tanpa sadar kian mendarah daging didalam kehidupan masyarakat, pada dasarnya suatu kekeliruan, baik secara aturan maupun idealnya politik itu sendiri.
Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019 sebelumnya, seluruh rema-muda yang ada di 5 kelurahan di Kecamatan Sipatana, kota Gorontalo membentuk tim untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu kali ini.
“Kami juga telah mengantongi nama-nama Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diduga berpeluang melakukan politik uang. Bahkan, bukan hanya calegnya saja, melainkan tim-tim pemenangnya juga telah beberapa nama kami kantongi, untuk kita awasi kedepannya,” ujar Candra Nailu kepada Dulohupa, Kamis (01/02/2024).
Dirinya menegaskan, bahwa Pemilu kali ini pemuda-pemudi Sipatana akan kerja ekstra untuk menutup celah-celah terjadinya politik uang. Kata Candra jika didapati, langsung diserahkan ke pihak berwajib.
Laporan perkara pidana Pemilu (politik uang) pada 2019 yang ditanggani Polri sebanyak 100 kasus. Namun angka ini, tidak mendeskripsikan keseluruhan kegiatan politik uang yang terjadi di tengah masyarakat.
“Tahun 2019 (ada) 100 (kasus),” ujar Kasatgas Gakkumdu Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Rabu (10/01/2024) dikutip dari news.indozone.id.
Reporter: Yayan
