Dulohupa.id – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga mengaku dokumen proposal lokasi penambang emas di Kabupaten Pohuwato diminta komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Tak hanya DPR RI, Lewat Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan membantu proses percepatan pembayaran ganti rugi lahan tambang yang ada di Pohuwato.
Dengan demikian, pemerintah provinsi meminta dokumen proposal dan akan membentuk tim dari provinsi yang di dalamnya termasuk pula Satgas Pohuwato yang telah memverifikasi dan memvalidasi lahan tambang milik para penambang.
Keseriusan dan perhatian Pj Gubernur Gorontalo itu sebagaimana disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga lewat pertemuan singkat dengan pihak Satgas, Rabu, (4/10/2023).
“Ia, data yang sudah diverifikasi ini diminta oleh DPR RI dalam hal ini Komisi VII untuk mendorong perusahaan mempercepat proses pembayaran, baik itu yang sudah dilakukan pembayaran maupun yang belum dibayar”,jelas bupati.
Selanjutnya untuk pemerintah provinsi, Bupati Saipul Mbuinga mengakui telah menyurati Pemprov Gorontalo yang ditanggapi serius oleh Pj. Gubernur dengan akan membentuk tim dari provinsi yang di dalamnya juga masuk Satgas Pohuwato serta tokoh masyarakat.
Melihat hal itu, Saipul menjelaskan agar masyarakat dapat bersabar, karena persoalan ini telah jadi perhatian pemerintah provinsi dan DPR RI. Menurut Bupati Saipul, pemerintah daerah sudah bekerja maksimal sampai terbentuknya satgas. Namun karena terjadi permasalahan maka hal ini akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dan DPR RI.
