Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Buntut Putusan KPU, Nelson Akan Menggungat Bawaslu dan Penjarakan Robin Bilondatu

Dulohupa.id- Pasangan calon (paslon) Nelson dan Hendra (NDH) bakal melaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), setelah KPU Kabupaten Gorontalo menyatakan NDH tidak terbukti melanggar dugaan administrasi sebagaimana rekomendasi bawaslu.

Adapun langkah ini diambil oleh NDH, sebab rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut, dinilai keliru.

“Dari putusan KPU Kabupaten Gorontalo ini, kami mempunyai hak untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi bawaslu. Yakni melapor bawaslu  ke DKPP, ” tegas Nelson saat  Konfrensi Pers di Kantor PPP Center,  Sabtu (17/10).

Sementara untuk laporan Robin Bilondatu di Polres Gorontalo, Nelson menegaskan  pihaknya tetap akan melanjutkan laporan tersebut dan tidak akan ada pencabutan laporan.

“Meskipun kami telah dinyatakan oleh  KPU tidak melanggar,  bukan berarti laporan di Polres Gorontalo dihentikan. Sebab, justru itu akan lebih memperkuat laporan yang kami buat,” tandas Nelson.

Dihubungi secara terpisah, penasehat Hukum NDH,  Feldy Taha menuturkan, pihaknya meyakini bahwa rekomendasi yang dilakukan oleh bawaslu terhadap NDH, dimulai janggal bahkan terkesan tergesa-gesa.  Apalagi rekomendasi itu dikeluarkan setelah KPU telah menetapkan NDH sudah memenuhi unsur tahapan penetapan Bupati dan wakil Bupati.

“Jika ada keputusan bahwa KPU memilki kesalahan dalam administrasi, maka harus jelas sangkaannya, baik dari segi aturan maupun tahapan yang diduga ada pelanggaran.” terang Feldy  melalui telepon Minggu (18/10).

“Pasalnya, tahapannya sudah selesai, baik tahapan jumlah pemilih terpenuhi, tahapan penetapan paslon. Olehnya Kami selaku penasehat hukum pasangan Nelson-Hendra sangat berkeyakinan bahwa yang kami sodorkan ke KPU, syarat untuk menjadi calon sudah terpenuhi,” tambahan.

Ditanya soal putusan KPU,  Feldy menegaskan bahwa pihaknya sudah mengetahui bahwa  bawaslu tidak mempunyai dasar yang kuat untuk  memberikan sanksi administrasi baik terhadap paslon maupun KPU.

“Hasil keputusan KPU Kabupaten Gorontalo yang telah melakukan verifikasi,  monitoring,  sufervisi dan penelitian terhadap rekomendasi akan menjadi bukti tambahan. Pasalnya,  apa yang telah dilakukan bawaslu berakibat pada pelanggan kode etik, ” pungkasnya.

Reporter: Fandiyanto Pou