BKSDA Kecewa, Komitmen Pemulihan Kawasan CATP Pohuwato Diabaikan

Dulohupa.id- Kepala Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) Wilayah II Gorontalo, Syamsudin Hadju mengungkapkan kekecewaanya terhadap sejumlah pihak. Sebab, komitmen yang telah melahirkan rekomendasi untuk melakukan pemulihan kawasan konservasi Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP) yang berada di Desa Sidowonge, Kecamatan Randangan, Pohuwato, diabaikan.

Kendati menurutnya, “Pemulihan kawasan CATP merupakan komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten yang telah dibahas di semua kegiatan seperti diskusi, seminar, dan lokakarya. (Dan kegiatan itu) menghasilkan rekomendasi untuk tetap mempertahankan kawasan CATP sebagai kawasan konservasi dengan status CA,” ungkap Syam dengan nada kecewa dan kesal.

Sehingga kata Syam, “Harusnya semua pihak yang telah terlibat baik masyarakat, pemerintah, dan kelompok masyarakat, berkomitmen untuk memulihkan kawasan. Ketika sudah ada rekomendasi dari hasil rapat-rapat tersebut bahwa CATP harus dipertahankan, kita harus berusaha terus dan melanjutkan program pemulihan di kawasan CATP tersebut. Bukan malah melakukan kegiatan pembukaan lahan baru atau renovasi baru yang dilakukan dalam kawasan CA lagi,” tuturnya.

Namun nyatanya, saat ini para pihak yang berkomitmen sejak awal untuk melakukan pemulihan kawasan CATP, tidak menunjukan sikap dukungan terhadap komitmen itu. Ia pun menegaskan, jangan sampai rencana pemulihan ekosistem pada kawasan CATP yang telah disepakati dalam rekomendasi yang telah dibahas oleh berbagai pihak, tidak hanya sebatas slogan saja. Sebab, harus ada aksi nyata di lapangan.

Kekecewaan Syam pun diperparah dengan adanya informasi pengerukan di wilayah konservasi CATP tersebut. Pengerukan wilayah untuk dijadikan tambak tersebut menurut Syam, telah mencederai komitmen bersama.

“Sesuai hasil pantauan kami di lapangan, ternyata adanya aktivitas alat berat itu berdekatan dengan sepuluh ribu hektar yang kami canangkan kemarin untuk pemulihan kawasan. ini preseden buruk bagi kita semua, bahwa ketika yang lain berkomitmen untuk memulihkan kawasan CATP, tapi hasil di lapangan tetap ada operasi alat berat,” tegas Syam.

Syam berharap, Pemerintah Daerah Pohuwato bersikap tegas pada setiap kegiatan penggunaan alat berat yang berpotensi merusak kawasan konservasi CATP, terlebih aktivitas ekskavator jelas-jelas adalah Barang Milik Negara (BMN). Sebab, negara sendiri melalui produk hukumnnya, melarang kerasi pengoperasian alat berat yang merusak kawasan konservasi.

“Sebaiknya pemerintah yang menggunakan dan memiliki kewenangan BMN semacam ini, untuk lebih melakukan kroscek lagi penggunaan alat tersebut di lapangan, apalagi ketika ada perjanjian dengan pihak luar terhadap penggunaan alat tersebut,” tutupnya dalam akhir wawancara tersebut.

Reporter: Zulkifli Mangkau