Dulohupa.id – Program Bakti Jaksa untuk Masyarakat yang digelar Kejaksaan Negeri Bone Bolango tidak hanya menghadirkan pelayanan hukum bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sejumlah capaian dalam penataan aset pemerintah daerah hingga legalisasi tanah wakaf.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026) tersebut, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menyerahkan secara simbolis 75 unit kendaraan roda dua dan 11 unit kendaraan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Aset dengan nilai perolehan mencapai Rp2,26 miliar itu merupakan bagian dari tindak lanjut bantuan hukum nonlitigasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Selain itu, sebanyak 39 sertifikat tanah milik pemerintah daerah dengan nilai perolehan Rp13,58 miliar turut diserahkan. Kejaksaan juga memfasilitasi pensertifikatan 45 bidang tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keagamaan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Turut hadir Bupati Bone Bolango Drs. H. Ismet Mile, M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah stakeholder.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan sekaligus mendekatkan fungsi Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat.
Menurutnya, Bidang Datun memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada pemerintah maupun masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Kejaksaan, khususnya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum, baik kepada pemerintah maupun masyarakat,” ungkap Feddy.
Tak hanya menyangkut aset pemerintah, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai pelayanan publik yang melibatkan sejumlah instansi. Mulai dari pelayanan hukum keliling, pengambilan barang bukti tilang, konsultasi pertanahan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, hingga konsultasi perizinan usaha.
Masyarakat juga dapat mengakses pelayanan SIM dan SKCK, konsultasi nikah dan wakaf, layanan BPJS, serta informasi rehabilitasi narkoba.
Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan buku nikah kepada 17 pasangan yang telah mengikuti sidang itsbat nikah terpadu. Sebanyak tiga anak juga menerima Kartu Identitas Anak (KIA) setelah permohonan perwalian pendidikan mereka dikabulkan Pengadilan Agama Suwawa.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, menjelaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga untuk memperluas akses keadilan dan pelayanan hukum.
“Bidang Datun tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada pemerintah, tetapi juga berupaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai lintas lembaga, kami berupaya membantu masyarakat memperoleh wujud nyata pelayanan hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Heriyadi.
Di sisi lain, kegiatan ini juga menyentuh sektor ekonomi masyarakat. Kejaksaan Negeri Bone Bolango bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meluncurkan KOPI (Kios Inflasi), yang dirangkaikan dengan pemberian sampel produk pasar murah.
Peluncuran tersebut dilakukan oleh Bupati Bone Bolango bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung daya beli masyarakat.
Kegiatan Bakti Jaksa juga diramaikan dengan lomba dongeng tingkat SMP se-Kabupaten Bone Bolango dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain pelayanan publik, Kejaksaan Negeri Bone Bolango turut memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi dan stakeholder yang dinilai berkontribusi dalam mendukung optimalisasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara.
Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menegaskan peran Bidang Datun tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum, memperkuat tata kelola aset daerah, serta memperluas akses pelayanan bagi masyarakat.
Dengan demikian, Bakti Jaksa untuk Masyarakat Bone Bolango menjadi ruang kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan berbagai instansi dalam menghadirkan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Redaksi
