Dulohupa.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bube Baru Bersatu Bone Bolango (Bonebol), menggelar aksi di beberapa titik di kabupaten tersebut, Selasa (18/01/2020).
Adapun titik aksi tersebut bermula dari Kantor Camat Suwawa, kantor Bupati Bone Bolango, PEMDES hingga berujung di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone Bolango.
Dewa Diko, salah satu orator mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menuntut dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang ada di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
“Pemerintah harus segera melakukan penindakan kepada aparat desa yang diduga menggunakan dana desa bumdes dengan sewenang-wenangnya sendiri, dan harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada,” ungakap Dewa.
Dia mengungkapkan, penggunaan dana desa bumdes yang jumlahnya sekira Rp110 juta itu beberapa tahun ini tidak ada kejelasan pemanfaatannya. Bahkan, menurut dia, kepengurusan bumdes juga saat ini tidak lagi berjalan.
Tak hanya itu, dia juga menyebut bahwa Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2018-2019 tidak memiliki laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa.
“Dengan hal itu, kami menduga ada permainan antara pihak bumdes dengan aparat desa tersebut dengan melakukan menyalahgunakan anggaran bumdes tersebut,” ungkap dia.
Sementara itu, kordinator lapangan, Yusri Ahmad, menambahkan, ini aksi yang ketiga kalinya dan kami berharap ini adalah aksi terakhir kalinya dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa.
“Meminta kami hari ini menyuarakan pemulihan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk segera melakukan tindakan ke pemerintah desa terkait penggunaan sewenang-wenang dana desa tersebut,” Ungkap Yusri.
Mereka juga meminta agar pemerintah Daerah segera menyelesaikan terhadap dugaan kasus dana desa yang ada di Desa Bube Baru tersebut.
Menanggapi tuntutan masa aksi, Asisten Satu Pemkab Bone Bolango, Taufik Sidiki saat menemui masa aksi di depan Kantor Bupati Bone Bolango mengatakan, pemerintah Bone Bolango sudah mengarahkan masalah bumdes tersebut ke-inspektorat. Namun jika tetap tidak ada penyelesaian, maka pemerintah daerah akan melimpahkan masalah tersebut ke rana hukum.
“Ini masalah Bumdes, maka saya sudah arahakan untuk melapor ke inspektorat agar segera di audit. Jika memang beberapa hari kedepan sudah di audit tetapi tidak ada penyelesaian maka dari pemerintah daerah akan limpahkan ini ke rana Hukum, ” Ungkap Taufik Sidiki (Asisten 1 Bupati),” pungkas Taufik Sidiki. (Ikbal Dilua)
