Alat Berat Milik Dinas Perikanan Pohuwato Dipakai untuk Merusak Cagar Alam?

Dulohupa.id- Alat berat jenis ekskavator milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato, diduga digunakan untuk membuka lahan tambak di wilayah konservasi Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP) Kabupaten Pohuwato. Padahal, menurut Undang-Undang, dilarang melakukan aktivitas di wilayah konservasi, apalagi sampai melakukan alih fungsi kawasan menggunakan alat berat.

Mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut, dulohupa.id mencoba menghubungi Syamsudin Hadju, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Gorontalo. Kepada dulohupa.id Syamsu mengungkapkan, bahwa memang benar ada aktivitas ekskavator di wilayah konservasi CATP Pohuwato.

“Memang ada alat berat (eskavator) yang bekerja di kawasan CA beberapa hari yang lalu sesuai laporan yang saya terima dari petugas di lapangan,” kata Syam, Kamis (7/1).

Syam pun membenarkan, bahwa alat berat yang bekerja di kawasan CA tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, atau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Pohuwato.

“Hasil konfirmasi kami dengan melakukan koordinasi dari bawah, terinformasi bahwa (alat berat itu) milik dari Dinas Perikanan Pohuwato. Kemudian berdasarkan informasi itu, saya coba klarifikasi ke Kadis Perikanan, katanya memang alat itu beroperasi di sana,” kata Syam.

 Syamsudin Hadju, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Gorontalo/FOTO: Zulkifli Mangkau
Syamsudin Hadju, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Gorontalo/FOTO: Zulkifli Mangkau

Syam menuturkan, dalam penjelasan Kadis Perikanan saat dikonfirmasi oleh pihaknya, alat berat itu dipinjam oleh salah seorang warga berinisial I. Namun tidak sampai merusak kawasan hutan.

Meski begitu kata Syam, “Penggunaan alat itu seharusnya tidak di situ (di kawasan CATP Pohuwato). Itu informasi yang saya dapat dari Pak Kadis. Dan Pak Kadis juga sebenarnya sudah mengetahui dari jauh hari sebelum saya mengonfirmasi penggunaan alat berat di kawasan CATP tersebut,” jelasnya.

Sehingga ia pun menegaskan, penggunaan alat berat apapun di kawasan konservasi CATP Pohuwato, harusnya memang tidak boleh karena itu melanggar. Makanya, meski pengoperasian alat di kawasan konservasi CATP telah berhenti, namun pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.

“Karena mengingat komitmen pemerintah pusat, dan daerah terkait pemulihan kawasan CA harus diseriusi dengan saksama,” tegas Syam.

Alat berat yang diduga melakukan pengerukan di wilayah CATP Pohuwato/FOTO istimewa untuk dulohupa.id
Alat berat yang diduga melakukan pengerukan di wilayah CATP Pohuwato/FOTO istimewa untuk dulohupa.id

Sementara itu, Ketua Kelompok Mangrove Daerah (KKMD) Rahman Dako, turut menyesalkan adanya aktivitas alat berat di kawasan konservasi tersebut.

“Seharusnya tidak bisa ada operasi alat berat di sana (kawasan CATP), karena (itu) kawasan konservasi,” kata Rahman yang juga anggota Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) tersebut belum lama ini.

Apalagi menurut Rahman, aktivitas alat berat yang berada di kawasan CATP itu, berdekatan dengan kawasan yang diintervensi dengan program pemulihan 10 ribu hektar kawasan CATP oleh BKSDA dan pemerintah daerah setempat.

Tanggapan Pemerintah Pohuwato

Kadis Kelautan dan Perikanan Pohuwato, Amrin Umar saat dikonfirmasi mengenai aktivitas alat berat di CATP Pohuwato menuturkan, bahwa memang ada alat berat milik pihaknya yang beroperasi, namun tidak mengetahui apakah alat itu digunakan di dalam kawasan konservasi CATP atau tidak.

“Alat itu bantuan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pusat yang dihibahkan ke masyarakat, tepatnya ke kelompok masyarakat,” namun kata Amrin, “Kami juga tidak tahu secara pasti alat itu bekerja di kawasan CA (Cagar Alam), karena itu (alat berat) kelompok yang kelola, jadi kita tidak tahu secara pasti. Dari Dinas Perikanan juga tidak merekomendasikan alat tersebut untuk beroperasi di kawasan CA. Cuman memang, operasionalnya dikelola oleh kelompok masyarakat,” jelasnya kepada Dulohupa.id, Kamis (7/1).

Meski begitu Amrin pun menyesalkan terkait kewenangan yang diberikan KKP kepada pihaknya. Sebab, harusnya pemerintah pusat melalui KKP memberikan kewenangan kepada pihaknya untuk mengatur operasional alat tersebut.

“Jika diberikan kewenangan kami mungkin yang akan kelola dan kami yang akan atur untuk pengoperasian alat berat tersebut. Tapi ini kan tidak, kami hanya memediasi berita acara penyerahan alat tersebut kepada kelompok masyarakat,” tuturnya.

Kata Amrin juga, peninjaun terhadap aktivitas dan operasi alat berat yang digunakan oleh kelompok masyarakat di kawasan CATP hanya dilakukan secara periodik saja, tidak secara rutin.

“Peninjauan alat yang bekerja di kawasan itu hanya dilakukan secara periodik. Periodik itu bisa juga melalui telpon, bisa juga secara langsung. Tidak harus setiap hari juga,” katanya.

Bahkan, kata Amrin, yang punya kewenangan dalam kawasan hutan mangrove tersebut ialah KPH.

“Makanya kami sering sampaikan ke kelompok kalau ada pekerjaan tambak harusnya bertanya ataupun melalui rekomendasi dari KPH,” jelas Amrin lagi via telpon.

Reporter: Zulkifli Mangkau