Dulohupa.id -Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan prioritas perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah ini diambil guna memastikan intervensi gizi tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Pengalihan fokus ini dilakukan setelah BGN resmi mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG. Sekolah-sekolah tersebut dicoret karena merupakan sekolah bertaraf internasional yang telah mandiri secara finansial tanpa mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN, Sudaryono (Mas Dar) menjelaskan bahwa, pemetaan wilayah dilakukan secara ketat untuk menargetkan daerah-daerah yang belum tersentuh program.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta.
Wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu sorotan utama dalam perluasan tahap ini. Berdasarkan data BGN, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di wilayah Maluku dan Papua yang hingga kini belum menerima layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas,” tambah Sudaryono.
Untuk mendukung distribusi dan operasional program di daerah prioritas, BGN secara bertahap akan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembukaan dapur SPPG ini tidak dilakukan serentak, melainkan menyesuaikan dengan tingkat kesiapan dan infrastruktur di masing-masing lokasi.
BGN menegaskan bahwa tata kelola program tetap mengedepankan aspek keamanan, efisiensi, serta ketepatan sasaran agar manfaat nutrisi dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa di daerah terpencil.
Redaksi
