Gorontalo – Anggota DPR RI, Rusli Habibie menanggapi polemik pertambangan di Gorontalo dimana penambang berencana melakukan demo besar-besaran akibat mata pencarian mereka selalu terbentur dengan regulasi atau aturan.
Guna mengatasi polemik itu, menyarankan kepada pemerintah di Gorontalo untuk menemui pemerintah pusat. Rusli juga siap memfasilitasi para penambang.
Hal ini terungkap saat open house dalam rangka Idulfitri 1447 hijriah, Ahad 22 Maret 2026 di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Idah Syahidah.
Selain Rusli Habibie, hadir juga saat itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dan seluruh bupati.
Thomas Mopili mengungkapkan, Mantan gubernur dua periode Rusli Habibie ingin memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Gorontalo.
“Alasan yang pak Rusli Habibie utarakan saat itu, WPR merupakan wewenang pemerintah pusat. Makanya, perlu ada pertemuan antara penambang dengan pemerintah pusat,” kata Thomas Mopili.
Thomas Mopili menambahkan bahwa gagasan pertemuan itu nantinya diwakili oleh penambang dari lima daerah yakni Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara.
“Jika sudah di Jakarta maka penambang akan dipertemukan dengan Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, dan Investasi. Selanjutnya, pak Rusli Habibie juga akan memfasilitasi pertemuan antara penambang dengan Kementerian ESDM,” jelas Thomas Mopili.
Lalu bagaimana sikap DPRD terkait gagasan Rusli Habibie itu? Thomas Mopili mengaku sangat mengapresiasi. Menurutnya, hal ini merupakan gagasan yang perlu disikapi lebih lanjut.
“Sangat mengapresiasi dan perlu direspon. Apalagi pak Rusli Habibie meminta hal ini direspon lebih cepat. Informasi yang saya terima, pak Rusli Habibie akan kembali ke Jakarta pada 27 Maret 2026, dan saat itu beliau (Rusli Habibie) akan komunikasikan dengan rekan-rekannya di Komisi XII,” kunci Thomas Mopili.
