Dulohupa.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan untuk membahas keberadaan dan mekanisme kerja Koperasi Merah Putih. Rapat berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD pada Jumat (26/9/2025).
RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Ekaputra Noho dan dihadiri oleh Asisten III, Kepala BPKPD, Kumperindak, PMD, P3MD, serta pimpinan dan anggota Komisi I.
Dalam pengantar rapat, Ketua DPRD menegaskan bahwa setiap program yang dibiayai oleh negara wajib diawasi secara ketat, termasuk yang melibatkan Koperasi Merah Putih. Ia menyoroti adanya informasi terkait penyerapan tenaga kerja paruh waktu yang ditempatkan di koperasi tersebut.
“Ini menyangkut uang negara. Karena itu mekanismenya harus jelas dan dijawab oleh OPD terkait,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Muslimin Haruna mengingatkan agar seluruh pihak berhati-hati dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih. Menurutnya, pemahaman yang rinci terhadap mekanisme dan pendanaan sangat penting agar tidak memunculkan celah penyimpangan.
“Jangan sampai koperasi ini menjadi ladang baru yang berpeluang dikorupsi, apalagi dengan banyaknya anggaran yang kabarnya diserap,” ujar Muslimin.
Melalui RDP ini, DPRD berharap muncul kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan Koperasi Merah Putih, terutama dalam hal pendanaan serta perekrutan tenaga kerja. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar pengelolaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan
