Gorontalo – Prof Hasim bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari tahapan penelitian mengenai Sistem Sosial-Ekologi Ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo.
Kegiatan ini dipusatkan di Lorong 5 Pantai Botutonoo, dengan tujuan mendekatkan forum diskusi pada lokus penelitian yang melibatkan masyarakat pesisir, khususnya dari Desa Olele dan Botutonoo.
FGD ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari praktisi konservasi sekaligus staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail, M.Si, hingga akademisi Sayuti Djau, M.Si, seorang pakar pesisir yang tengah menempuh studi doktoral di IPB.
Dalam pandangannya, Sayuti menekankan pentingnya tata kelola yang jelas untuk mencegah tumpang tindih peran antar-aktor.
Ia juga menyoroti perlunya pembaruan informasi kepada masyarakat terkait perubahan status kawasan konservasi, agar tidak menimbulkan bias di tingkat lapangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Olele yang menyebutkan bahwa masyarakat setempat pada dasarnya sangat mendukung upaya konservasi, terbukti dari keterlibatan aktif mereka dalam kelompok konservasi serta inisiatif pengawasan lokal.
Dalam sesi diskusi, Gusnar Ismail sebagai pemerhati kelautan & wisata bahari menambahkan isu-isu krusial yang dihadapi kawasan pesisir, seperti sedimentasi, konflik pemanfaatan ruang, dan relasi kuasa.
Sementara itu, Dr. Wawan Tolinggi, peneliti sosial pedesaan sekaligus Ketua Forum DAS Gorontalo, mengingatkan bahwa ekosistem terumbu karang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di wilayah hulu. Masalah erosi dan sedimentasi yang berasal dari daratan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut. Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor antara dinas pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk mengatasi ancaman ekologis yang bersumber dari aktivitas manusia.
Wawan juga menyoroti relasi kuasa dalam pemanfaatan ruang ekologis pesisir yang sering kali membuat regulasi konservasi kurang efektif, terutama ketika kepentingan kelompok dominan lebih diutamakan dibanding prinsip keberlanjutan.
Sebagai penutup, Guru besar UNG, Prof. Hasim menegaskan bahwa konservasi ekosistem terumbu karang tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekologi, melainkan harus dipahami dalam bingkai sistem sosial-ekologi. Ruang ekologi bukanlah ruang kosong, melainkan arena interaksi beragam aktor dengan kepentingan berbeda yang bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif.
“Oleh karena itu, keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengintegrasikan dimensi sosial dengan ekologi secara berimbang,” pungkas Prof Hasim.
