Dulohupa.id – Guyonan salah satu dosen sekaligus panitia PKKMB Universitas Negeri Gorontalo 2025 viral dimedia sosial, usai dituding menghina atau merendahkan daerah Dumoga, Kabupaten Bolaaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Candaan dosen tersebut menuai beragam sorotan publik. Dalam penggalan video yang beredar, panitia PKKMB yang juga menjabat sebagai Kepala UPA-PKK UNG, Fachrussyah ini melontarkan candaan yang menyebut “orang Dumoga pang baku potong aba”.
Pernyataan ini pun disorot sejumlah pihak, khususnya mahasiswa maupun masyarakat Dumoga, Sulawesi Utara.
Ketua paguyuban Dewan Pelajar Mahasiswa Dumoga (Dermaga) Wahyudi Bonde mengaku kecewa atas pernyataan tersebut yang seharusnya tidak disampaikan oleh figur akademik dihadapan ribuan mahasiswa baru. Wahyu menegaskan seluruh masyarakat Dumoga berhak untuk bebas dari segala stigma negatif terhadap daerah sejalan dengan peran dan tujuan hadirnya mahasiswa di Gorontalo.
“Candaan publik yang membawa nama daerah ini saya harap sudah tidak akan ada lagi. Kami menolak segala bentuk candaan yang merendahkan atau menyinggung nama Dumoga, karena ini adalah warisan identitas kebanggaan,” Tegas Ketua Paguyuban Dumoga, Wahyudi Bonde.
Sementara itu, dosen Fachrussyah pun turut menyampaikan permohonan maaf atas candaan yang disampaikan hingga mengundang polemik di kalangan masyarakat Dumoga dan Universitas Negeri Gorontalo. Fachrussyah mengaku tidak pernah ada niatan dan merencanakan untuk mendiskreditkan atau merendahkan nama daerah Dumoga.
“Ini terjadi bukan karena sudah diniatkan atau di seting sebelumnya, dengan itu saya memohoan maaf kepada seluruh masyarakat luas, khususnya masyarakat Dumoga, baik masyarakat umum maupun teman teman mahasiswa dan pelajar yang ada di Gorontalo.
Disisi lain, Fachrussyah juga turut mengapresiasi atas upaya dan tujuan seluruh mahasiswa Dumoga yang secara gencar menghilangkan stigma negatif daerah untuk perkembangan dan kemajuan Dumoga.
Setelah melalui diskusi panjang, Paguyuban Dumoga dan yang bersangkutan sepakat untuk berdamai dan meminta agar masalah ini tidak di perkeruh oleh masyarakat luas serta akan bertindak tegas untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan. Termasuk propaganda dalam media sosial yang dinilai dapat memperkeruh keadaan.
Redaksi
