Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Warga Menilai Rekomendasi Pembatalan Calon Petahana Oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Janggal

Dulohupa.id – Keputusan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam menindak lanjuti hasil laporan masyarakat, terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Petahana menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dianggap merugikan pasangan calon lain dinilai warga janggal dan tidak sesuai.

Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Rahmat Muli, warga Kecamatan Telaga, dimana menurutnya keputusan yang diambil Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembatalan terhadap sang petahana dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Gorontalo ada kejanggalan.

Pasalnya dikatakan oleh Rahmat Muli yang melaporkan bukanlah pasangan calon ataupun tim sukses, melainkan masyarakat umum sehingga tidak ada pasangan calon yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan yang diikuti oleh sang petahana dalam hal ini Nelson Pomalingo yang saat itu masih aktif sebagai bupati dan belum dalam melakukan cuti.

Apalagi dalam proses pembuktian, pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo, tidak melakukan pemanggilan terhadap tiga pasangan lainnya untuk dimintai keterangan apakah merasa dirugikan atau tidak, sehingga ini yang dikatakan olehnya sangat janggal.

“Yang melaporkan hanya Robin Bilondatu sebagai masyarakat dan bukan mengatasnamakan tim sukses atau pasangan calon. Jadi yang dirugikan hanyalah Robin Bilondatu dan bukanlah pasangan calon,” ujarnya.

Dikatakan oleh Rahmat Muli, dalam UU Pasal 71 itu sangat jelas dikatakan adalah jika merugikan pasangan calon. Saat ini yang melaporkan hanyalah masyarakat sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan tersebut.

“Saya sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo berharap, agar dalam mengambil sebuah kebutusan harus dilakukan lebih bijaksana. Karena jika demikian malah merugikan sang petahana itu sendiri,” tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sang petahana Nelson Pomalingo dilaporkan oleh Robin Bilondatu, warga masyarakat Kabupaten Gorontalo karena dinilai telah melakukan kegiatan yang telah merugikan pasangan calon lain yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.  (Dhedy)