Dulohupa.id – Dalam rangka penyerapan anaggaran priode Januari 2020, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat pimpinan dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak kerja antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerrah (OPD) dengan Sekertaris Daerah Provisni Gorontalo. Jumat(14/02/2020)
Pada kesempatan tersebut dari 33 OPD Provinnsi Gorontalo, hanya sebanyak 14 pimpinan OPD yang hadir dan mendatangani kontrak kerja, sementara 19 pimpinan OPD belum menadatangani karena hanya diwakikan kepada pejabat administrator.
“Pimpinan OPD yang hanya diwakili jangan diparaf. Sudah tahu ada penandatanganan kinerja kenapa tidak datang? Bagaimana bisa mengimplementaskan isi kontrak kinerja jika hanya mengirimkan wakil,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang menyaksikan penandatangan kontrak kinerja di Ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Jumat (14/2/2020).
Idris menjelaskan, dirinya sengaja melarang pejabat yang mewakili pimpinan OPD untuk memberi paraf karena kontrak kinerja tersebut merupakan bagian dari pakta integritas. Menurutnya integritas tersebut menyangkut kejujuran, tanggungjawab, serta komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan isi kontrak kinerja tersebut.
