Maluku Utara – Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Frans Manery mengamuk saat membubarkan aksi demo yang digelar sekelompok mahasiswa dan pemuda di Tobelo viral di media sosial.
Bupati Frans marah-marah kepada pendemo hingga mengejar massa aksi dengan menggunakan sebilah parang. Peristiwa itu terjadi di depan rumah pribadi Bupati saat Frans menjamu tamu pada Jumat (31/5/2024) sekitar pukul 17.30 WIT.
Dalam video beredar, mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tobelo itu melakukan demonstrasi di depan salah satu gedung. Franz yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam, terlihat mendatangi mahasiswa dengan menggenggam sebilah parang.
Bupati Frans awalnya menyerang massa aksi di atas mobil Pic Up dan merusak sound yang dibawa massa aksi menggunakan parang
Para pendemo langsung lari berhamburan saat mengetahui Bupati Halmahera Utara membawa sebilah parang dan mengejar mereka hingga berlarian ke rumah warga.
Bupati Halut sendiri menyatakan, sebelum mengejar massa dengan sebilah parang itu, dia telah menegur massa aksi untuk kembali pulang. Hanya saja, massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.
Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dirinya berdalih tidak memakai atribut. “Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi,” katanya seperti dilansir Antara.
Seperti diketahui, puluhan mahasiswa menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di warnai dengan aksi penolakan kedatangan artis Jakarta, di antaranya Mario G Klau dan Mongol Stres komika yang akan menghibur masyarakat dalam acara puncak di Lapangan Do’Omu Matau kawasan pemerintahan pada, Jumat malam. Sejumlah artis yang menginap di Hotel Marahai menjadi lokasi unjuk rasa massa aksi.
Ketua GMKI Halut, Rivaldo Djini mengatakan, unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.
Menurut Mahasiswa, adanya acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar. Mereka menganggap Pemda mengabaikan gaji para pegawainya dari pada mengundang artis.
“Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Redaksi
