Scroll Untuk Lanjut Membaca
NASIONAL

Terkait Keterlibatan Lembaga Adat Pada Pemerintahan, David Bobihoe Keliru Menilai Nelson

89
×

Terkait Keterlibatan Lembaga Adat Pada Pemerintahan, David Bobihoe Keliru Menilai Nelson

Sebarkan artikel ini
Terkait Keterlibatan Lembaga Adat Pada Pemerintahan, David Bobihoe Dinilai Keliru Menilai Nelson.
Sirajudin Hutuba, Tokoh Pemuda Gorontalo.

Dulohupa.id – Penilaian mantan Bupati Gorontalo dua periode, David Bobihoe, yang mempersoalkan bahwa, Bupati Nelson Pomalingo tidak melibatkan dewan adat dalam berbagai urusan pemerintahan, dinilai keliru oleh salah satu tokoh pemuda, Sirajudin Hutuba. Menurutnya David Bobihoe, sedang berusaha membenturkan Bupati Nelson dengan Dewan Adat.

Dikatakan oleh Sirajudin, dirinya melihat bahwa Bupati Nelson Pomalingo selalu mempunyai perhatian besar terhadap lembaga adat bahkan selalu berdiskusi dengan para tokoh adat. Hal ini dikatakan olehnya mengingat dedikasi Dewan Adat yang besar untuk perbaikan Gorontalo, maka Bupati Nelson Pomalingo memberikan porsi anggaran daerah untuk kelembagaan Dewan Adat.

“Klaim seperti ini tidak hanya lucu, tetapi juga malah merusak tatanan adat,” ujarnya.

Sirajudin menambahkan, Kalau David Bobihoe ingin menjagokan istrinya atau orang partainya jadi bupati, silahkan saja. Tapi jangan menggunakan politik pecah belah, karena cara seperti ini tidak hanya tak etis, tetapi juga bertentangan dengan nilai adat. Mengapa? karena Dewan Adat yang mestinya netral terhadap politik, justru diikut sertakan dalam urusan politik yang rentan konflik.

Lebih lanjut dia mengatakan, David Bobihoe mestinya belajar dari apa yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Beliau jadi gubernur dua periode tanpa menggunakan atau menarik-narik Dewan Adat sebagai alat politik.

Bahkan kita hampir tidak pernah mendengar bahwa lembaga adat dilibatkan dalam menentukan siapa jadi apa dalam pemerintahan Provinsi Gorontalo. Ditambahkan pula oleh Sirajudin, hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Pohuwato dan Bupati Gorontalo Utara. Mereka tetap menjunjung tinggi adat dan Dewan Adat. Namun tidak melibatkannya dalam urusan politik.