Dulohupa.id – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menyebut proyek pembangunan kanal di Tanggidaa yang tak kunjung rampung terkesan dibiarkan. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan kanal di Jalan HOS Cokroaminoto, Limba U I, Kota Gorontalo.
Di mana pembangunan pekerjaan ini sumber anggarannya berasal dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dengan total dana Rp33 Miliar.
Adapun pejabat yang berwenang menangani proyek ini yakni Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo yang rupanya telah dimutasi, merasa tidak punya wewenang lagi dalam penyelesaian proyek tersebut.
Penjabat Gubernur sendiri sudah menunjuk kepala bidang yang baru, namun yang bersangkutan terang-terangan menolak untuk bertanggung jawab terhadap hal ini. Sebab proyek ini dibangun sebelum dirinya menjabat. Oleh karenanya, persoalan yang sudah lama mencuat ini terkesan dibiarkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
“Kami dari komisi III mencurigai persoalan ini sengaja didesain, karena ini pembangunannya dimulai dari penjabat lama, sengaja dibikin terlantar, agar kesalahan itu menjadi dosa-dosa penjabat yang lama. Ini yang kami curigai,” ungkap Thomas Mopili saat di wawancarai di ruang Komisi III, Selasa (18/4/2023).
Thomas juga menuturkan terkait langkah yang perlu diambil untuk kepala bidang yang tidak bertanggung jawab ini.
“Pejabat lama itu kalau memang tidak bisa dikembalikan, tunjuk dia sebagai PLH disitu, agar dia bertanggung jawab sampai pekerjaan ini selesai,” jelasnya.
Menurut Thomas, jika dirinya sendiri diberikan kesempatan, maka akan ia bersihkan pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa yang ditakutkan kecurigaan terhadap strategi menjatuhkan image pejabat lama itu dibenarkan, dengan sengaja menggagalkan pekerjaan ini. Buktinya, sudah hampir satu bulan lebih pejabat yang ditunjuk sebagai kepala bidang dalam pekerjaan itu menyatakan tidak bersedia. Langkah-langkah pun tidak ada satupun yang diambil.
“Kami minta begitu 1 Mei masuk, kita tidak ingin melihat lagi pejabat yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kami akan persoalkan lebih lanjut pernyataan ini,” tandas Thomas.
Reporter: Zia
