Dulohupa.id – Perekrutan honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun ini akan lebih selektif. Standarnya akan mengacu pada pemetaan yang dilakukan pada tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo. Ia menampik jika tenaga honorer diberhentikan, sebab mereka sejatinya sudah berhenti seiring berakhirnya kontrak per tanggal 31 Desember 2019.
Bedanya, tahun ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi diberikan kewenangan penuh mengangkat tenaga honorer seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Prosedur pengangkatan harus persetujuan Tim Penilai Kinerja berdasarkan kebutuhan dan beban kerja masing-masing OPD. Tujuannya agar proses pengangkatan tersebut dapat diawasi dan dikendalikan”, kata Zukri saat diwawancarai, Selasa (28/01/2020).
Zukri menguraikan, hasil pemetaan honorer tahun 2019. Menurutnya saat itu ada 4608 honorer provinsi. 1473 orang di antaranya terindikasi mengisi tugas-tugas administrasi yang harusnya menjadi beban kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Di sisi lain, jumlah PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai angka 5.789 orang sudah termasuk guru dan tenaga pendidik di SMA, SMK dan SLB. Jika diurai lagi, jumlah honorer di sektor pendidikan maka didapati angka 1.575 orang.
“Jadi yang kita petakan dua, tenaga administrasi dan non administrasi. Non administrasi untuk pekerjaan teknis dan layanan. Tenaga admisitrasi yang kita dapatkan (berdasarkan pemetaan) kemarin ada 1473 orang, ini yang akan kita kurangi”, imbuh Zukri.
